BANDUNG, Kobra Post Online – Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar menilai tuntutan Jaksa mengada-ada. Karena menurutnya, Jaksa menggunakan logika hukum yang tidak mendasar, salah satunya soal opini WTP tahun 2020 yang diklaim karena faktor suap.
“Buktikan dulu dong, tahun 2020 karena suap. Uji dulu, tidak sembarangan dipakai dasar,” tegasnya menanggapi tuntutan terhadap kliennya Bupati Bogor non aktif Ade Yasin yang dituntut tiga tahun penjara.
Selain itu, Dina juga menilai jaksa KPK mengabaikan fakta sidang, di mana keterangan saksi-saksi tidak ada yang menyatakan Ade Yasin terlibat.
Jaksa justru menggunakan rekaman telepon Ihsan Ayatullah kepada Adam yang ternyata dalam sidang hanyalah tindakan ngabacun (jual nama) agar Adam percaya.
“Jadi, Ade Yasin dituntut karena orang ngerumpi ngabacun yang membicarakan dirinya. Kalau gitu kita rumpiin Pak Jokowi aja, biar nanti Pak Jokowi juga bisa di sidang,” ungkap Dina.
Selain menuntut Ade Yasin 3 tahun penjara, Jaksa Penuntut Umum, Roni Yusuf juga menuntut Ihsan Ayatullah, dengan hukuman yang sama dengan Ade Yasin lantaran menjadi pioner dalam menyuap auditor BPK Jabar.
Baca juga: Kuasa Hukum RS Annisa Citeureup Enggan Berkomentar
Sementara itu, lanjut Kuasa Hukum Ade Yasin, untuk terdakwa Maulana Adam dan Rizki Taufik Hidayat lebih ringan dari Ade Yasin dan Ihsan Ayatullah.
“Untuk Maulana Adam dan Rizki Taufik Hidayat dituntut penjara 2 tahun denda 50 juta, subsider 2 bulan penjara,” terangnya.
