BEKASI, Kobra Post Online – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum kunjungi warga Bekasi, Selasa (8/3/2022).
Kedatangan Wagub di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk menemui masyarakat yang terdampak pembebasan lahan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I.
Dalam pertemuan itu, Uu sapaan Wagub Jabar, menampung aspirasi warga, terutama soal ganti-untung. Ia mengatakan, warga mengeluhkan besaran ganti yang berbeda-beda di setiap bloknya. Menurutnya, hal itu membuat masyarakat tidak cepat-cepat menjual tanahnya untuk proyek SPAM Jatiluhur I.
“Ada perbedaan di titik satu dengan titik yang lain, yang masyarakat anggap itu tidak adil,” katanya.
Wagub Jabar mengemukakan, pada dasarnya warga tidak menolak pembangunan proyek tersebut. Apalagi, pembangunan proyek itu untuk kemaslahatan banyak orang. Namun, katanya, masyarakat berharap ganti-untung yang sesuai dan berkeadilan.
“Harus menghargai bahwa masyarakat di sini tidak menolak pembangunan. Mereka ikhlas demi fasilitas umum yang dibutuhkan,” tuturnya.
Ke depan, Uu mendorong semua pihak yang akan melaksanakan pembangunan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens. Selain itu juga harus mengutamakan musyawarah.
Pemerintah sendiri, lanjut Wagub, pada dasarnya berupaya memegang aturan yang ada payung hukumnya sebagai dasar membuat kebijakan. Ia pun berharap keputusan bijaksana sebagai win-win solution segera hadir supaya ada titik temu bagi warga dan pihak-pihak terkait.
Ia juga telah merencanakan pertemuan antara warga dengan pihak Kementerian PUPR hingga BPN.
“Saya akan menjadwalkan ulang untuk membangun komunikasi antara masyarakat, Pemkot Bekasi, PUPR, termasuk kami di Gedung Sate,” ucapnya.
Baca juga : Warga Kali Jaya Bekasi Hentikan Proyek Galian Pembuangan Limbah
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda II) Bekasi, Sudarsono, menyebut Pemkot Bekasi telah memfasilitasi masyarakat dengan Kementerian PUPR dan BPN untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini.
“Harapan dari kami akan segera ada kebijakan sebagai solusi terbaik,” harap Sudarsono.
Reporter : Surya Suep
Editor : Rangga A.
