Scroll untuk baca artikel
Info Bogor

Pengamat: Jangan Salahkan Zonasi, Tapi Tindak Tegas Pemalsu KK

1412
×

Pengamat: Jangan Salahkan Zonasi, Tapi Tindak Tegas Pemalsu KK

Sebarkan artikel ini
zonasi
Ilustrasi.

BOGOR, Kobra Post Online – Pengamat pendidikan, Bram Sunatha mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku pemalsu Kartu Keluarga (KK), sehingga bisa lolos dalam zonasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah tertentu.

“Pelaku pemalsu kependudukan, dalam hal ini KK sudah jelas melanggar hukum. Kalau memang sudah ada bukti, aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang memalsukan kependudukan,” tegas Bram kepada Kobra Post Online menanggapi kekisruan PPDB,Rabu (12/7).

Bram menegaskan, Wali Kota Bogor jangan hanya sekedar mendiskualifikasi atau membatalkan anak masuk ke sekolah tertentu karena KK palsu atau KK yang tidak update. Tetapi pelakunya juga harus dikejar.

“Jadi, jangan ragu dan tidak pandang bulu. Siapapun itu yang melangar hukum (pemalsu KK-red) untuk ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tukasnya. 

Baca juga: Kisruh PPDB Langganan Setiap Tahun, Siapa yang Bertanggung Jawab? 

Lebih lanjut Bram menilai, bahwa penerapan zonasi dalam PPDB sudah benar. Karena tujuannya untuk mengakomodir anak didik yang bertempat tinggal dekat sekolah. Namun, perlu ada perbaikan dan penyempurnaan, salah satunya dengan memperluas jarak yang ditentukan dalam zonasi.

“Jangan berikan celah terhadap oknum-oknum yang akan bermain dalam PPDB,” tegasnya.

Mengenai jalur keluarga miskin, Bram menilai, sebaiknya PPDB melalui jalur keluarga miskin dihapuskan, karena pendidikan itu tidak mengenal miskin dan kaya.

“Seandainya jalur keluarga miskin masih dibuka kasian juga mereka diterima di sekolah negeri tapi jarak sekolahnya jauh dari kediamannya. Makanya tetap diterapkan zonasi, warga miskin terdekat dengan sekolah tertentu dijamin bisa diterima di sekolah yang terdekat dengan kediamnya,” kata Bram Sunatha.

zonasi.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Usulkan Sistem Zonasi Dirombak

Tentang adanya desakan masyarakat kembali memberlakukan NEM, dan testing. Bram mengaku tidak setuju karena akan membuka peluang praktek suap dan sogok, apalagi orang tua siswa yang berkecukupan, berapapun uang dikeluarkan yang penting anaknya bisa masuk di sekolah negeri.

“Kongkalikong bisa dilakukan antara orang tua dan sekolah asal agar NEM anaknya dibesarkan. Apalagi dengan cara tes sudah bukan rahasia umum lagi praktek sogok dan suap bisa dilakukan oleh oknum orang tua siswa yang mampu terhadap sekolah yang dituju,” ungkapnya.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *