BOGOR, Kobra Post Online – Pemerintah Desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Aula Kantor Desa setempat, Selasa (25/7).
Musrenbangdes ini dihadiri Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cigudeg yang diwakili TB Mahpudin selaku staf Seksi Pemerintahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD, LPM, RT, RW, Kepala Dusun (Kasus), PKK dan pendamping desa.
Kepala Desa Banyuwangi, Rio Fariduddin menjelaskan, Musrenbangdes dilaksanakan untuk menyampaikan laporan kepada masyarakat terkait pembangunan yang sudah dan belum dibangun. Sekaligus menyampaikan progres dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain pembangunan infrastruktur jalan desa, jalan lingkungan, Tembok Penahan Tanah (TPT) irigasi, sumur dan lainnya.
“Anggaran dana desa yang sudah terserap pada tahun 2023 tahap pertama dan tahap kedua masing-masing sebesar Rp 500 juta. Direalisasikan untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase dan pembangunan TPT,” katanya.
Kemudian, lanjut Rio, bantuan keuangan infrastruktur desa yaitu Samisade (Satu Miliar Satu Desa) tahap pertama sudah diterima Rp 600 juta direalisasikan untuk pengaspalan jalan di Kampung Empang RT 03 RW 05, TPT di Kampung Kembang Cirangsad sepanjang 230 meter dan tinggi 3 meter.
Sementara itu, TB Mahpudin Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Cigudeg menegaskan, bahwa pembangunan baik melalui anggaran dana desa maupun Samisade pelaksanaanya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.
“Makanya keterlibatan masyarakat dalam membangun desa sangat diharapkan,” ucapnya.
Baca juga: Ratusan Warga Banyuwangi Diguyur Duit BLT
Aris Sumirat selaku pendamping Desa Banyuwangi menambahkan, sejak tahun 2017 hingga saat ini dalam perjalanannya mendampingi desa senantiasa menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.
“Jadi, mana pembangunan yang harus diprioritaskan dan yang bukan prioritas kita sampaikan ke pemerintah desa,” ujar Ari Sumirat.
Menurutnya, dalam merealisasikan pembangunan tidak serta merta membangun, namun ada proses dan tahapan-tahapan yang perlu ditempuh.
“Karena anggaran terbatas, Saya berharap RT dan RW harus sering berkomunikasi terkait kebutuhan apa di wilayahnya yang mendesak untuk segera dibangun. Namun, tidak mungkin tercover sekaligus,” jelasnya.
