BOGOR, Kobra Post Online – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses masa sidang 3 tahun 2022-2023 di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, untuk menyerap aspirasi masyarakat, Selasa (5/9).
Reses masa sidang 3 ini dihadiri 5 anggota dewan, di antaranya Rudy Susmanto Fraksi Gerindra, Agus Salim Fraksi Gerindra, Arif Abdi Fraksi PAN, Kukuh Sri Widodo Fraksi Gerindra, Ade Sanjaya Fraksi Demokrat.
Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri Camat Citeureup, kepala desa se-Kecamatan Citeureup, lembaga desa, KNPI, Karang Taruna, Ormas, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, pelaksanaaan reses secara kelompok ini dilakukan untuk penyelarasan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sebelum dibahas pada APBD Perubahan 2023.
“Jadi ini tahapan akhir sebelum kita melaksanakan APBD perubahan tahun 2023. Kita laksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan di bulan Oktober kita sudah membahas APBD murni 2024. Jadi jangan sampai hari ini kita reses dan melaksanakan rapat tapi tidak ada solusinya,” ucap Rudy Susmanto kepada media.
Ia juga menyampaikan, harus ada solusi dari program yang diusulkan. Setelah diusulkan, dibahas bersama maka program tersebut ada dalam postur APBD 2023-2024 baru bisa direalisasikan untuk program Kecamatan Citeureup.
“Kami melihat Citeureup dinamika dan banyak tantangan yang luar biasa. Banyak orang kreatif, banyak orang hebat, dan banyak anak-anak muda yang kritis, dan harus ada program-program yang diusulkan,” ungkapnya.
Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Pastikan Program Pancakarsa di Dapil I Bakal Terealisasi
Pada saat melaksanakan reses di Kecamatan Citeureup lalu, warga Puspasari mengeluh soal tidak bisanya anggota dewan dalam menyelesaikan permasalahan banjir Puspasari.
“Tapi berdasarkan kajian yang ada hari ini, akhirnya selama 20 tahun di tahun 2023, tahapan penanganan banjir sudah mulai dikerjakan di Perumahan Kenari, Desa Puspasari. Tadi disampaikan penanganan banjir hanya bisa menangani 52 persen,” ucapnya.
“Kami menanyakan kembali supaya bisa selesai semua itu seperti apa. Mereka menyampaikan maka di APBD perubahan sungainya harus dilakukan normalisasi, ini butuhnya komunikasi kedua belah pihak yang aktif,” pungkasnya.
