Ketua DPRD Desak Pemkab Bekasi Realisasikan Dana Tanggap Bencana

oleh -1.618 views
Ketua DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha

BEKASI, Kobrapostonline.com – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar segera merealisasikan alokasi anggaran bagi tanggap bencana Covid-19, yang telah disepakati sebesar Rp 240 miliar.

Dia mengatakan, hal itu sangatlah penting agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk melengkapi peralatan petugas medis, yang hingga kini masih minim.

“Anggaran bagi Satgas pencegahan Corona Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera direalisasikan. Apalagi petugas medis dan relawan juga telah mengeluhkan peralatan yang masih minim,” ujar Aria,  Sabtu  (04/04/2020) melalui telepon selulernya.

Politisi Gerindra ini juga mengingatkan anggaran yang nantinya dicairkan agar dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dilakukan pengawasan.

“Anggarannya harus diawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dengan tujuan yang lain. Apalagi ini anggaran tanggap bencana,” jelasnya.

Menurut Aria, pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 ini, juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPBJ) Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

“Kami dari DPRD bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi senantiasa terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Corona (Covid-19). Hal ini agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang korupsi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di balik wabah virus ini,” paparnya.

Ketua DPRD itu menjelaskan, penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini berlaku sejak 14 Maret lalu.

Baca juga : Pemkab Bekasi Siapkan Dua Lokasi Karantina Bagi ODP

Di sisi lain, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pelita Bangsa AA Andriyanto mengatakan, Pemkab Bekasi juga harus bisa mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, tetapi dampak dari kebijakan tinggal didalam rumah dan karantina wilayah.

“Harus dipikirkan adanya karantina wilayah dan himbauan tetap didalam rumah. Tentu warga miskin paling merasakan dampaknya. Kedepan harus dipikirkan alokasi anggaran untuk penyediaan sembako, sehingga tidak hanya alokasi anggaran untuk alat kesehatan saja,” pintanya.

Reporter          : Surya Suep

Editor              : Yaso

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *