Beberapa kali peserta aksi diterima langsung oleh dewan. Di antaranya seperti Muaz HD dan Sri Kusnaeni dari PKS, Safrudin Bima dari PAN, Wakil Ketua 3 Rusli Priatevy dari Golkar. Wakil Ketua I Jenal Muttaqin dari Gerindra, dan juga Ketua DPRD Atang Trisnanto dari PKS secara bergantian menerima perwakilan peserta aksi yang semuanya menuntut pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM.
Baca juga: Harga BBM Naik, 43.353 Warga di Kota Bogor Segera Dapat BLT
“Kami sepakat dengan mahasiswa dan masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah jika alasannya adalah keterbatasan anggaran. Seharusnya, proyek-proyek besar dan ambisius yang tidak terlalu mendesak saat ini, dialihkan untuk menyelesaikan masalah BBM. Kenapa di saat proyek kereta cepat dan ibu kota negara ada anggarannya, tapi untuk subsidi BBM rakyat tidak ada. Ini ironis,” jelasnya.
Untuk menanggulangi kenaikan BBM ini, diketahui pemerintah pusat menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang mencapai Rp24,17 triliun yang bersumber dari APBN.
Hal itu pun dinilai oleh Atang tidak efektif, sebab dampak kenaikan BBM akan mempengaruhi semua kelas masyarakat. Sementara BLT hanya diterima sebagian kecil masyarakat. Itupun dalam waktu singkat. Sementara, kenaikan harga-harga barang akan berlangsung seterusnya.
“Bagaimana bagi masyarakat yang tidak menerima BLT. Inflasi akan dirasakan oleh semuanya. Waktunya pun berlangsung lama. Justru seharusnya anggaran untuk BLT dan proyek-proyek besar itu bisa dialihkan untuk mengatasi masalah BBM. Untuk itu, Pemerintah seharusnya segera batalkan kenaikan harga BBM,” pungkasnya.
