BOGOR, Kobra Post Online – Masa Jabatan pasangan Bima Arya dan Dedie A. Rachim sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor akan berakhir pada tahun 2024.
Namun Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima-Dedie ini bakal meninggalkan utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari pemerintah pusat ke Kota Bogor.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggunakan dana pinjaman PEN itu untuk revitalisasi kawasan Suryakancana Bogor Tengah.
“Sejak awal secara substantif DPRD sebenarnya tidak merekomendasikan kepada Pemkot Bogor tentang pengajuan utang. Mengingat itu memberatkan Pemkot Bogor yang harus membayar melalui APBD selama 8 tahun ke depan. Itu artinya akan membebankan Wali Kota dan DPRD mendatang,” kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto ketika menerima Audensi media Kobra Post, di Gedung DPRD, Senin (14/2/2022) lalu.
Atang menjelaskan, ada perubahan aturan mengenai mekanisme pinjaman daerah yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Permenkeu Nomor 179/PMK.07/2020. Bahwa pemerintah daerah tidak perlu persetujuan DPRD untuk melayangkan pinjaman daerah.
Namun, sambung Atang, ketika utang itu dibayarkan nanti, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Karena menggunakan dana APBD yang telah disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif.
“Jadi, ketika permohonan pinjamannya tidak harus persetujan DPRD. Sebaliknya pembayarannya harus melalui persetujuan DPRD,” tukasnya.
Ketua DPRD Kota Bogor itu menuturkan, rencana awal pengajuan adalah pembangunan stadion Pajajaran sebesar Rp 760 miliar, tapi dewan keberatan. Lantas Pemkot mengalihkan ke empat program dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 475 miliar.
“Yaitu untuk pembangunan RSUD, Jembatan Oto Iskandardinata (Otista), Jembatan Sempur dan revitalisasi kawasan Suryakancana. Jadinya digelontorkan ke Suryakancana,” terangnya.
