Scroll untuk baca artikel
Info Bekasi

Master Plan Salah Satu Syarat Terbitnya IMB

1382
×

Master Plan Salah Satu Syarat Terbitnya IMB

Sebarkan artikel ini
Nur Chaidir
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.

BEKASI, Kobra Post Online – Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan, master plan merupakan salah satu syarat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), tidak akan mengeluarkan IMB,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (25/1).

Terkait persoalan letak fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) Deltamas Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir menyebutkan, hingga saat ini belum ada tembusan dari Dinas Cipta Karya. Namun, pada Desember 2022 lalu, Disperkimtan sudah melayangkan surat permohonan kepada Deltamas agar secepatnya ada serah terima.

“Serah terima harus segera, dan kita sudah melakukan itu. Untuk semua perumahan juga kita harus sudah ada serah terima,” ucapnya.

Sekdis itu juga menjelaskan, Disperkimtan hanya menerima fasos fasum untuk serah terimanya. Ia juga menegaskan, pada awal pengajuan, seharusnya pihak pengembang sudah memenuhi persyaratan.

“Nanti Dinas Cipta Karya mendesain 40, 60 nya. Kemudian, di situ lah penentuan letak posisi dimana lahan komersil, ruang terbuka hijau (RTH), dan fasos fasumnya untuk membuat site plannya. Dari situ terlihat jelas gambar fasos fasumnya yang telah diajukan,” jelasnya.

Baca juga: Master Plan Deltamas Cikarang Pusat Berubah-ubah, Ada Apa?

Site plan, lanjutnya, adalah syarat serah terima fasos fasum, dan kondisinya pun harus layak.

“Ini bukan perkara mudah, dan harus ada pengukuran ulang oleh pihak BPN, benar atau tidak luasnya. Tetapi saya juga ingin tahu yang dipegang dia itu mana. Kita kan ingin tahu dari bawah dulu nih bang. Tidak mungkin saya nanya yang di sana dulu, baru nanti kita sesuaikan,” ungkapnya.

Menurut Nur Chaidir, pihaknya memiliki cara dan tidak ingin salah mengambil langkah sehingga ada pihak yang dirugikan.

“Jangan sampai sepihak, dan kita setiap bulannya itu melaporkan fasos fasum ke petugas KPK,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *