BOGOR, Kobrapostonline.com – Menanggapi persoalan terkait SMA Negeri (SMAN) 1 Kota Bogor tetap terima tiga siswa yang diduga menggunakan data palsu, Ketua Umum LSM Komunitas Bela Rakyat (KOBRA) Mahmudin Nurdin menganggap rekomendasi Walikota Bogor tidak berpengaruh.
Didin panggilan akrab Ketua LSM KOBRA itu mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap pihak SMAN 1 Bogor yang terkesan menghindar dari kejaran awak media.
“Jika anak itu benar diterima, artinya rekomendasi Walikota Bogor Bima Arya sama sekali tidak berpengaruh, bagi SMAN 1 Bogor, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II maupun Dinas Pendidikan Jawa Barat. Karena pernyataannya merekomendasi bahwa ketiga anak itu agar didiskualifikasi saat jumpa pers beberapa pekan lalu,” tegas Ketum KOBRA itu saat ditemui dikantornya, Selasa (17/09/2019).
Didin melanjutkan, Bima juga pernah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak mempunyai kewenangan dalam sistim PPDB tingkat SMA. Kewenangan itu langsung berada di Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar).
“Sebab itu, ia meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk menyerahkan daftar ketiga nama siswa yang diduga melakukan kecurangan itu ke Dinas Pendidikan Jawa Barat,” tuturnya.
Baca juga : SMAN 1 Bogor Tetap Terima Siswa Yang Diduga Menggunakan Data Palsu
Ketua LSM KOBRA juga menyayangkan sistim manajemen Disdik Jabar, sehingga keberadaan SMA dan SMK di Kota Bogor seakan tidak ada kaitannya dengan Pemkot. Untuk itu perlu diketahui, yang pada akhirnya pengawasan terhadap berjalannya pendidikan di SMA/SMK nyaris tidak terkontrol.
“Kami sebagai elemen rakyat mempertanyakan mengapa sistim otonomi daerah seakan tercabik tanpa makna?”, pungkas Didin mengakhiri.
Reporter : Hamid
Editor : Rangga A.
