Scroll untuk baca artikel
Info Sukabumi

Dishut Jabar Tinjau Buper Cidahu Sukabumi

3684
×

Dishut Jabar Tinjau Buper Cidahu Sukabumi

Sebarkan artikel ini
dishut jabar
Cecep Sumarna, S.Hut., MH. Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Jabar didampingi Pelaksana Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Sukabumi, Teteng Johari, S.Hut. saat meninjau lokasi Buper Cidahu di wilayah Taman Gunung Halimun Salak, Sukabumi. (Foto : Chuba)

SUKABUMI, Kobra Post Online – Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Dishut Jabar) meninjau lokasi rencana pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) Cidahu. Lokasi itu berada (di Kampung Javana Cangkuang Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (26/2).

Cecep Sumarna, Pelaksana Dishut Jabar saat ditemui Kobra Post Online di lokasi mengatakan bahwa kunjungan itu dilakukan untuk melihat lahan yang akan digunakan sebagai Buper Cidahu.

“Saat ini kita sedang melihat status tanahnya. Kalau dilihat dari sejarahnya tanah ini bekas eks Perhutani dulunya. Kita belum cek perbatasan milik Perhutani dengan Taman Nasional. Mungkin karena sempat terbengkalai sehingga ciri tanah eks Perhutaninya sudah tidak terlihat lagi,” katanya saat didampingi Pelaksana Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah III Sukabumi, Teteng Johari.

Menurut Cecep, program yang dicanangkan oleh Yayasan Pribumi Hijau Indonesia (YPHI) untuk peduli terhadap lingkungan ini sangat positif dan membantu sekali. Karena kegiatan itu sesuai dengan program Gubernur Jawa Barat.

“Kalau pak Gubernur mungkin lebih ke Pariwisata. Salah satunya wisata alam dan wisata religi, ke depannya mungkin ada wisata edukasi. Kegiatan penghijauan sangat penting, sehingga ekosistem yang ada di Taman Gunung Halimun Salak ini terjaga” ungkapnya.

Selain untuk mewujudkan peduli lingkungan, lanjut Pelaksana Dishut Jabar, kegiatan ini juga untuk pemberdayaan masyarakat. Karena tidak mungkin secara terus menerus dengan jumlah penduduk yang semakin meledak, otomatis kebutuhan tanah juga semakin besar, sehingga harus ada penataan.

“Bukan dalam artian Pemerintah melarang membangun di kawasan. Kecuali memang ada zona inti yang tidak boleh tersentuh sama sekali oleh kegiatan apa pun. Ada 3 macam zona yakni zona inti, penyangga dan pemanfaatan. Nah, kalau di sini termasuk zona pemanfaatan,” imbuh Cecep.

Pelaksana Dishut Jabar itu juga menuturkan, dengan adanya tempat wisata berarti ada kontribusi untuk permerintah, yakni menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak penghasilan. Oleh karena itu pihak pemerintah pasti mendukung penuh program YPHI ini.

“Semoga ke depan apa yang diprogramkan oleh pihak yayasan bisa maju, serta didukung oleh semua stakeholder. Karena saat kita ingin membangun sesuatu tanpa bantuan semua elemen, tidak akan terwujud,” tuturnya.

Baca juga : 20 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Terdampak Banjir

Terakhir Cecep berharap, kegiatan demo aksi dari YPHI yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 Maret 2020 nanti dapat dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Presiden Joko Widodo.

“Karena kalau Menteri dan Presiden sudah meninjau, biasanya realisasinya pasti cepat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *