Deni mengungkapkan, penerapan E-SPPT pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menjamin pencapaian target pendapatan daerah melalui PBB. Target tertinggi yang pernah tercapai sejak tahun 2013 sebesar Rp159 milyar. Tampaknya harapan untuk terus meningkatkan pencapaian itu bisa terwujud. Pasalnya, ada perubahan signifikan ketika E-SPPT mulai diterapkan.
“Dibandingkan tahun 2021, pencapaian pada periode yang sama bisa lebih tinggi. Januari 2021, pendapatan PBB baru terkumpul Rp50 milyar saja, tetapi di Januari 2022 sudah mencapai Rp56 milyar. Ada kenaikan yang cukup besar dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya,” ujarnya.
Bapenda Kota Bogor sudah banyak menerapkan cara untuk bisa mempercepat pencapaian target PBB. Di antaranya, tidak lagi menagih kewajiban bayar PBB di tahun sebelum tahun 2012. Penyampaian tagihan untuk pembayaran, terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ada banyak stimulan lain yang telah diterapkan, pada dasarnya bertujuan meringankan para wajib pajak menyelesaikan kewajibannya.
Kemudian dalam hal penerapan E-SPPT, jika wajib pajak, karena alasan berbagai hal belum bisa mengakses E-SPPT, maka yang bersangkutan masih bisa datang ke kelurahan masing-masing. Di sana ada petugas kelurahan yang telah disiapkan untuk membantu wajib pajak mengakses E-SPPT, sekaligus mendaftarkan diri ke E-SPPT.
“Jadi sebetulnya tidak ada hambatan bagi para wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan E-SPPT dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Maka segera daftarkan E-SPPT Anda dan dapatkan kemudahan membayar PBB pada channel pembayaran yang telah disediakan. Jika ada cara yang lebih mudah, buat apa pilih cara yang repot?” pungkasnya. (Advertorial)
