Menurut Deni, ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan sistem online, baik bagi para wajib pajak maupun sistem pengelolaan PBB. Dengan sistem online membuat pembayaran jadi lebih mudah bagi para wajib pajak.
“Tidak perlu pergi dan antri di loket-loket pembayaran seperti dulu. Juga tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara kolektif melalui ketua RT. Di samping itu, privasi data milik wajib pajak menjadi lebih terlindungi, karena SPPT hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan,” jelasnya.
Sedangkan bagi sistem pengelolaan pendapatan pajak daerah, lanjutnya, penerapan sistem online lebih memudahkan dan mempercepat proses penagihan.
“Kalau dulu penagihan dilakukan melalui bantuan para petugas sampai di tingkat Kelurahan, RW dan RT yang mengedarkan SPPT. Sehingga waktunya cukup lama bagi SPPT untuk sampai ke para wajib pajak. Ada mata rantai panjang yang perlu dilalui agar SPPT sampai kepada para wajib pajak. Kini dengan menggunakan E-SPPT, tagihan bisa langsung terinformasikan kepada para wajib pajak.Mereka cukup menggunakan handphone dan mengakses E-SPPT,” paparnya.
Manfaat lainnya, tambah Deni, sistem ini dapat menghindari berbagai kemungkinan kebocoran pendapatan daerah, karena sistemnya sudah cashless. Tidak ada lagi uang tunai yang beredar mulai dari wajib pajak sampai ke kas daerah. Di samping itu, penerapan sistem online telah menghilangkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencetak SPPT.
“Anggaran untuk cetak SPPT selama ini cukup besar, dan sekarang itu tidak diperlukan lagi,” ujarnya.
Dengan beragam manfaat itu, E-SPPT menjadi sebuah wujud inovasi Bapenda Kota Bogor yang dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka. Bapenda Kota Bogor menjadi pihak pertama yang menerapkan sistem online dalam pengelolaan PBB di Jawa Barat. Dan menjadi yang pemula di antara sedikit pemerintah daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
