Komisi 4 DPRD Kota Bogor Dorong Keterbukaan Data Penerima Bantuan

oleh -1.673 views
Data
Foto : Ilustrasi Pendataan

BOGOR, Kobrapostonline.com – Anggota Komisi 4 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bogor Dody Hikmawan mendorong adanya keterbukaan data yang bisa diakses oleh publik. Sehingga akan meminimalisir double data atau penyimpangan data masyarakat penerima bantuan dari pemerintah akibat terdampak COVID-19.

Dody menyampaikan beberapa catatan dalam diskusi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Kota Bogor dengan Dinas Sosial Kota Bogor dalam rangka persiapan Pelaksanaan PSBB  (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Bogor yang akan diberlakukan Rabu (15/4/2020) malam ini.

“Jadi ada kontrol publik dan jangan sampai ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-okum tertentu, baik oknum aparat,  RT, RW ataupun oknum masyarakat sendiri,” tegas Dody.

Selain itu, lanjutnya, perlunya menyamakan persepsi dan pemahaman terkait istilah dalam pendataan data warga, khususnya KK (Kepala Keluarga) calon penerima bantuan yang terkena dampak atau warga miskin baru. Dirinya juga mengingatkan, agar tidak ada pembatasan jumlah dalam pendataan, sebagai database (basis data) dari lurah, camat, dinsos sampai pemerintah pusat.

“Jadi yang terpenting akurat sesuai kriteria dan aturan sebagai realitas fakta di lapangan,” tegasnya.

Dalam pendistribusian bantuan, Dody menyarankan, agar dibuat mekanisme yang lebih jelas dan detail agar tidak terjadi penumpukan massa. Untuk antisipasi kendala teknis lainnya di lapangan, seperti  penutupan portal oleh RW Siaga, alamat yang tidak jelas karena belum ada penomoran rumah dan lain-lainnya.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *