Dedie mengatakan, untuk anggaran pokir dari tahun sebelumnya menurun drastis mengingat pandemi Covid-19, tinggal kedepan pendampingan Apgakum bisa konsultasi juga dengan BPK dan BPKP supaya tidak ada kekhawatiran dari pelaku usaha perihal adanya kecurangan. Kemudian yang kedua, dirinya meminta Kadin, jika ada anggota asosiasi yang disinyalir memperjualbelikan proyek untuk diblacklist.
“Untuk ranah itu, karena yang tahu teman-teman Kadin. Kami sudah menerapkan aturan, mereka yang ditunjuk memenangkan pekerjaan harus datang sendiri. Semisal direktur utamanya langsung, tidak boleh diwakilkan. Jangan semuanya disalahkan kepada pihak OPD, belum tentu pimpinan OPD-nya tahu langsung. Harus ada input dari Kadin juga,” jelas Dedie.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengemukakan, bahwa menjadi catatan pelaksanaan kegiatan yang penting adalah pekerjaan dilakukan dengan baik. Pun tertib administrasi, anggaran, waktu dan juga mutunya.
“Ya, kami sih sudah nyambung dari awal. Berkomunikasi berkenaan dengan kegiatan yang penting pekerjaannya dilakukan dengan baik. Tertib administrasinya, tertib anggarannya, tertib waktunya dan tertib mutunya, itu saja. Point yang disampaikan tadi secara umum tidak hanya ke Dishub saja. Jadi berkenaan dengan harapan-harapan, mereka ingin sinergisitas tentang pembangunan di Kota Bogor,” jelas Eko.
