BOGOR, Kobra Post Online – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat agar anggaran pokok pikiran (Pokir) lebih transparan sehingga penunjukan rekanan bisa lebih fair atau adil.
Dalam audiensi dengan Pemkot Bogor, para asosiasi jasa konstruksi kembali berdiskusi menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya terkait distribusi Pokir di Kota Bogor.
Diskusi tersebut lebih mengarah kepada upaya agar proses pendistribusian pekerjaan Pokir DPRD Kota Bogor sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang normatif. Sehingga tidak terjadi mal prosedur yang pada akhirnya mengakibatkan tidak maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan sehingga masyarakat dirugikan.
Baca juga: Kadin dan Forkopimda Bahas Pemulihan Ekonomi Kota Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, hasil pertemuan dengan Kadin Kota Bogor bersama para asosiasi usaha jasa kontruksi adalah agar penunjukan langsung (PL) anggaran Pokir ini lebih transparan. Karena itu, dirinya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu anggaran Pokir tahun 2022 dan seterusnya meminta pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (Apgakum) supaya tidak ada kekhawatiran alokasi serta penunjukan rekanan.
“Ya, itu penunjukan rekanan jangan sampai berbau tidak fair. Jadi kami harus mulai sampai kedepannya good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu harus diterapkan juga di permasalahan pokir,” ungkap Dedie kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (28/9/2022) malam.
