BOGOR, Kobra Post Online – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyepakati kenaikan insentif untuk seluruh kader Posyandu dan BOP (Biaya Operasional) RT dan RW se-Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, kenaikan BOP merupakan ikhtiar dari DPRD Kota Bogor yang menilai kinerja para aparatur di wilayah perlu mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Sebab sudah enam tahun lamanya tidak ada kenaikan BOP.
“Kita sangat terbantu oleh kinerja ujung tombak di wilayah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu karena, merupakan suksesor dari program pelayanan dan pembangunan. Tapi sudah hampir 6 tahun ini belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi dan disepakati kenaikannya,” tegas Ketua DPRD Atang Trisnanto dalam Rapat Paripurna Persetujuan DPRD mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD setempat, Kamis (31/8).
Dalam rapat paripurna tersebut DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor, menyepakatai rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.
Baca juga: DPRD Kota Bogor Persoalkan Minimnya Kontribusi Pendapatan BUMD
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyebutkan berdasarkan hasil rapat kerja antara Banggar DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor (TAPD) disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 2,7 triliun, belanja daerah Rp 2,9 triliun dan pembiayaan daerah Rp 215 miliar.
“Kita menyepakati ada kenaikan target PAD karena masih ada beberapa yang masih bisa digali. Diharapkan dapat mengcover belanja daerah yang urgen seperti sarana pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur wilayah, dan bantuan sosial masyarakat melalui skema program di masing-masing SKPD,” jelas Atang.
Catatan berikutnya, Sambung Atang, Banggar DPRD Kota Bogor meminta kepada TAPD Kota Bogor untuk melakukan penyesuaian anggaran terhadap program prioritas dan strategis saat pembahasan RAPBD tahun 2024, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan manfaat di masyarakat.
“Badan Anggaran DPRD Kota Bogor meminta kepada TAPD Kota Bogor agar melakukan penyesuaian kembali besaran pagu dana transfer pusat dan daerah, serta bantuan Pemerintah Provinsi. Melalui koordinasi segera dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambah Atang.
Baca juga: Wakil Ketua 1 DPRD: Bantuan RTLH Belum Selesaikan Masalah
Sebagaimana diketahui, karena waktu pembahasan yang beririsan, ada beberapa alokasi besaran dana transfer pusat, transfer daerah, maupun bantuan keuangan provinsi yang masih menunggu kepastian tambahan dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi.
“Terakhir, Banggar DPRD Kota Bogor, meminta TAPD agar lebih konsisten terhadap program prioritas dan strategis sesuai dengan tahapan pembahasan mulai dari RKPD, KUA PPAS dan RAPBD,” tutup Atang.
