BOGOR, Kobra Post Online – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor hingga saat ini masih membahas Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.
Dalam rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto didampingi unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mempersoalkan minimnya kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berdasarkan draft rancangan KUA-PPAS 2024 yang diajukan oleh TAPD, target pendapatan yang bersumber dari kontribusi BUMD mengalami penururan dari tahun lalu sebesar Rp 6 miliar. Sehingga pada RAPDB 2024 nanti, pendapatan dari kontribusi BUMD hanya sebesar Rp 30 miliar.
“PD Pasar, berapa pasar yang dibangun tahun ini? masa gak ada PAD yang bisa kita serap tahun depan? kan pembangunan harusnya selesai di akhir tahun. Kami akan minta rincian pendapatan dari masing-masing pasar dan kajian pendapatannya,” tegas Jenal, Jumat (25/8).
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, Pemkot Bogor harus bisa memastikan kejelasan sumber pendapatan dari transfer pusat dan transfer antar daerah. Hal itu bertujuan untuk mengokohkan landasan sumber untuk program yang akan disiapkan pada 2024 nanti. Disamping itu, Pemkot Bogor harus mulai merinci Daftar Inventaris Masalah (DIM).
“Jadi yang harus diselesaikan pertama adalah data, itu harus diselesaikan secara valid dan perbaiki struktur KUA-PPAS,” ujar Atang.
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Maksimalkan Sektor Pendapatan Daerah
Terakhir, pria yang akrab disapa Kang Atang ini juga meminta Pemkot Bogor agar memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan, program sosial dan program kewilayahan. Sebab fokus tersebut menjadi tanggungjawab bagi Pemkot Bogor menjawab persoalan yang ada di tahun ini.
“Ketiga, tolong dari semua isi belanja daerah tadi bisa memperioritaskan tiga hal yang tadi disampaikan. Pendidikan, terkait dengan penambahan sarana belajar khususnya di SD dan SMP yang masih bisa kita kawal langsung. Kemudian kedua, program sosial di tengah masyarakat dan ketiga program kewilayahan,” pungkasnya.
