BOGOR, Kobra Post Online – Menyoroti bantuan langsung tunai (BLT) subsidi minyak goreng, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di lapangan.
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi minyak goreng sebesar Rp300 ribu sejak April 2022.
“Meski kebijakan ini tidak tepat untuk mengatasi masalah minyak goreng secara permanen. Namun penyaluran BLT ini harus tepat sasaran sesuai target program dari pemerintah, serta tidak ada penyimpangan di lapangan,” tegas Atang, Senin (18/4)
Menurutnya, Pemerintah Kota Bogor bisa membantu Pemerintah Pusat agar penyaluran BLT ini tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
“Penentuan kelompok sasaran harus tepat. Untuk itu, datanya harus jelas dan valid. Terkonfirmasi secara berlapis untuk memastikan semua sasaran masuk dalam daftar penerima manfaat. Proses penyalurannya pun harus sesuai aturan, tidak ada penyimpangan,” tandasnya.
Ketua DPRD itu menyebutkan, bantuan ini tidak akan langsung menyelesaikan mahalnya harga minyak goreng. Sebab, sambungnya, meski sebagian warga bisa membeli minyak goreng dengan bantuan BLT, nasib bagi yang tidak mendapatkan seakan terkesampingkan oleh pemerintah. Padahal, mereka memiliki permasalahan yang sama.
“Katakanlah yang dapat BLT bisa beli. Lalu, bagaimana yang tidak dapat. Apakah nasibnya dibiarkan begitu saja. Saya yakin Pemerintah tidak siap dengan data berapa jumlah UMKM terdampak dan keluarga terdampak. Sebagaimana persoalan validitas data penerima BLT pandemi lalu,” ujarnya.
