BOGOR, Kobra Post Online – Ketua Badan Penyuluhan dan Perbantuan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, Yohanes Mahatma Pambudi menilai penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin tidak tepat disebut Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Menurut saya sedikit kurang tepat saat hal itu diberitakan sebagai operasi tangkap tangan oleh KPK. Karena KPK menangkap Bupati Bogor saat berada di kediamannya, bukan ketika proses penyerahan uang di lokasi serah terima,” sebutnya, Jumat (29/4).
Yohanes menuturkan, hal itu sangat merugikan bagi pihak Bupati Bogor, mengingat paradigma masyarakat terkait OTT adalah suatu perbuatan yang dianggap sudah jelas terbukti tindakan pidananya.
“yang mana di saat terjadi penangkapan adalah waktu yang sama dengan waktu transaksi suap itu dilakukan. Dengan barang bukti yang sudah jelas dan serta merta ada di lokasi itu. Namun, ini berbeda dengan fakta yang terjadi,” ucapnya.
Menurutnya, sudah sewajarnya sebagai seorang pemimpin di suatu daerah menginginkan wilayahnya nampak baik bila dipandang oleh pihak luar.
“Oleh karenanya, dengan segala upaya memerintahkan agar mempercantik rumahnya agar tampak menarik, walau mungkin ada kerusakan di dalamnya. Sebagai pimpinan, beliau (Bupati) mungkin tidak ingin orang luar melihat rusaknya bangunan yang di dalam, sehingga instruksi mempercantik itu muncul. Namun sangat disayangkan saat niatan baik itu ternyata di tangkap berbeda oleh si penerima pesan,” ujar Yohanes yang juga berprofesi sebagai advokat.
