BOGOR, Kobra Post Online – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan belanja penanganan dampak inflasi sesuai amanat Pemerintah Pusat sebesar Rp4,6 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bogor 2022.
Anggaran sebesar Rp4,6 miliar itu tercantum dalam Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (P-APBD) Kota Bogor tahun 2022. Raperda P-APBD ini disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dalam Rapat Paripurna di ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (19/9).
Anggaran Rp4,5 miliar itu, kata Dedie, nantinya akan diberikan kepada 7.491 orang yang terdiri dari program padat karya sebesar Rp 3,1 miliar, serta bantuan sosial (Bansos) untuk pengemudi ojek online (Ojol) dan pengemudi angkutan kota senilai Rp1,4 miliar.
Sebelumnya, lanjut Dedie, untuk penanganan dampak inflasi akibat kenaikan BBM sebanyak 43.353 warga Kota Bogor akan mendapatkan BLT sebesar masing-masing Rp600 ribu untuk empat bulan.
“Kalau anggaran BLT ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.
Ia menyampaikan rincian Raperda P-APBD 2022 proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun atau bertambah Rp396 miliar dari APBD murni tahun 2022.
Proyeksi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,08 triliun atau bertambah Rp563 miliar dari APBD murni tahun 2022. Dan proyeksi pembiayaan sebesar Rp360 miliar atau bertambah Rp167 miliar dari APBD murni tahun 2022.
Mengenai dana Transfer dari Pemerintah Pusat, Dedie menyebutkan, bahwa dana itu sudah dialokasikan sebesar Rp87 miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Rp243 miliar DAK non Fisik. Serta Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah dialokasikan sebesar Rp86 miliar.
Baca juga: APBD Kota Bogor Tahun 2022 Naik Rp561 Miliar
Dalam kesempatan itu, Dedie juga mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD Perubahan Tahun 2022.
Wakil Wali Kota Bogor mengatakan pihaknya sepakat bahwa RAPBD Perubahan merupakan salah satu mekanisme dalam menyikapi perubahan asumsi dalam APBD tahun berjalan yang harus dicatat dan dilakukan penyesuaian.
