BOGOR, Kobra Post Online – PT Busan Jaya Sukses, perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian jadi (konveksi) dan berlokasi di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, diduga menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk kebutuhan operasional pabrik.
Dugaan tersebut terungkap setelah tim awak media memantau salah satu unit truk berwarna putih yang diduga milik perusahaan melakukan pengisian solar subsidi di sebuah SPBU di wilayah Parung.
Berdasarkan keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, solar subsidi yang dibeli tersebut diduga tidak digunakan untuk kebutuhan kendaraan, melainkan dialihkan untuk keperluan operasional perusahaan.
“Saya memiliki bukti saat solar subsidi itu disedot dari tangki kendaraan dan dipindahkan ke dalam jeriken. Kegiatan ini setiap hari dilakukan oleh pihak perusahaan,” ujar narasumber kepada awak media.
Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pihak PT Busan Jaya Sukses. Saat ditemui di kantor perusahaan, Yati selaku bagian administrasi mengakui adanya penggunaan solar yang dibeli dari SPBU untuk kebutuhan genset perusahaan.
“Solar yang dibeli tadi pagi sekitar 60 liter digunakan untuk genset karena kami mendapat informasi akan ada pemadaman listrik. Untuk pembelian yang kedua tadi siang 80 liter, mungkin mobil mau berangkat jauh dan karena ada info kenaikan harga BBM,” ujar Yati, Rabu (10/6/2026).
Ketika dikejar pertanyaan bahwa dugaan penggunaan solar subsidi ini dilakukan setiap hari untuk kebutuhan operasional pabrik, Yati membenarkan dengan nada ragu.
“Mungkin iya kita menggunakan solar itu untuk kebutuhan pabrik. Tapi, mungkin itu juga karena kepepet ya,” jawabnya.
Penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan di luar peruntukannya menjadi perhatian karena pemerintah menetapkan solar subsidi untuk kelompok pengguna tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak berwenang terkait dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut.
Kobra Post Online masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait, termasuk instansi pengawas dan aparat berwenang, guna memperoleh informasi yang berimbang.
