Scroll untuk baca artikel
Info Bogor

Komisi I DPRD Minta Pemkot Bogor Segera Terbitkan 103 Perwali

1988
×

Komisi I DPRD Minta Pemkot Bogor Segera Terbitkan 103 Perwali

Sebarkan artikel ini
103 Perwali
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima.

BOGOR, Kobra Post Online – Komisi I DPRD minta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera terbitkan 103 Peraturan Wali Kota (Perwali).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dalam rapat gabungan bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor beberapa waktu lalu.

“Dari catatan kami, sejauh ini masih ada 103 Perwali dari beberapa Perda yang belum dikeluarkan. Nah ini menyangkut juga terkait perizinan yang merupakan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja. Jadi kami mengingatkan Pemkot Bogor itu agar segera mengeluarkan,” ungkap Safrudin Bima, Senin (16/5).

Tak hanya itu, Safrudin juga menyoroti perihal belum terintegrasinya perizinan yang saat ini sudah ada. Ia pun meminta agar DPMPTSP segera melakukan perbaikan dalam sisi pengintegrasian perizinan, agar ke depannya masyarakat bisa lebih leluasa dalam menggunakan OSS.

“Jadi agar pelayanan perizinan bisa maksimal dan pengawasan juga berjalan, saya minta agar OSS itu bisa diintegrasikan dengan semuanya,” tegas pria yang akrab di sapa SB ini.

SB juga menyinggung perihal perizinan pembangunan minimarket di Kota Bogor. Sejauh ini, ia menilai pelaksanaan Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan belum maksimal.

“Padahal di dalam perwali itu sudah jelas ditekankan bahwa pendirian minimarket memiliki batas khusus 500 meter. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang berdiri berdekatan,” tandasnya.

Baca juga : Ketua Komisi I DPRD Minta Tingkatkan Kinerja ASN Kota Bogor

Terlebih saat ini, lanjutnya, di Kota Bogor sudah ada Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Menurut Safrudin, seharusnya pemerintah bisa lebih melindungi keberadaan pelaku UMKM dan Koperasi ketimbang membiarkan minimarket berkembang biak di Kota Bogor.

“Jadi sudah jelas, kami Komisi I DPRD Kota Bogor mendukung adanya moratorium minimarket, sekaligus menagih penerbitan Perwali dari Perda Nomor 4 tahun 2021,” tegasnya.

Untuk diketahui, dari data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (DisperindagkopUMKM) Kota Bogor, dari 520 minimarket, 222 di antaranya belum mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *