Tidak hanya itu, sambungnya, pandangan umum fraksi-fraksi juga menyoroti realisasi belanja daerah Kota Bogor yang berada diangka Rp2,6 triliun. Di mana belanja APBD Kota Bogor 2021 masih terdominasi oleh belanja pegawai. Hal ini, menurutnya tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“Kami, fraksi memberikan masukan agar belanja daerah tidak terlalu terdominasi oleh belanja pegawai. Hal ini menyebabkan adanya indikasi alokasi anggaran yang belum optimal berpihak kepada masyarakat kecil,” ungkap Heri.
Beberapa hal lain yang menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor adalah terkait penangan masalah prioritas. Di antaranya adalah terkait transportasi, revitalisasi terminal Bubulak, pelayanan kesehatan di wilayah. Serta peningkatan pendataan warga tidak mampu guna pemerataan pembagian bantuan sosial dan lainnya.
Baca juga : DPRD Kota Bogor Setujui Raperda Usul Prakarsa Pinjol
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, bahwa Raperda PP-APBD 2021 selanjutnya akan dibahas secara mendalam melalui alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Bogor sampai kurang lebih sebulan ke depan.
“Berdasarkan hasil penyampaian yang dilakukan oleh Wali Kota. Kami di DPRD Kota Bogor akan membahas Raperda PP-APBD 2021 ini secara mendalam. Mengevaluasi serapan dan pelaksanaan APBD. Mengukur output maupun outcome yang dihasilkan. Serta mendalami kenapa banyak anggaran yang tidak terserap, padahal masyarakat membutuhkan giat pembangunan,” jelas Atang.
