BOGOR, Kobra Post Online – DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus lebih optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di samping itu, DPRD juga menuntut Pemkot Bogor untuk melakukan digitalisasi dalam segi pendapatan dari pajak atau retribusi.
“Dengan demikian, diharapkan terdapat proyeksi kenaikan PAD yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Heri Cahyono mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor dalam rapat paripurna, Kamis (23/6).
Heri menyebut, hal itu merupakan salah satu dari 11 pointer yang menjadi catatan bagi fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor. Setelah Pemkot Bogor penyampaian Raperda dan Raperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2021.
Lalu, lanjutnya, dari segi belanja daerah, fraksi-fraksi menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun berjalan.
“Berdasarkan catatan yang ada, SILPA APBD Kota Bogor pada tahun 2021 mencapai 365 miliar,” katanya.
Menurut Heri, tingginya angka SILPA ini karena kurang cermatnya Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun perencanaan. Terutama pada program-program yang tidak dapat terlaksana.
“Masukan kami, agar Wali Kota Bogor dapat mengevaluasi SKPD yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan,” tegasnya.
