BOGOR, Kobra Post Online – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mencari solusi untuk menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap stabil di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menyatakan akan membahas langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut.
“Kami merencanakan PAD Kota Bogor pada 2025 mencapai Rp2,9 triliun. Harapannya, program pembangunan, pemerataan ekonomi masyarakat kecil, serta sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak terganggu,” ujar Adityawarman ketika dihubungi pada Selasa (25/2).
Baca juga: Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdampak pada PAD Kota Bogor
Ia mengakui kebijakan efisiensi berpotensi berdampak pada sektor pariwisata, okupansi hotel, serta pajak restoran. Pasalnya, Kota Bogor menjadi salah satu destinasi perjalanan dinas baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Penurunan okupansi hotel dan pajak restoran otomatis berdampak pada PAD Kota Bogor.
Namun, DPRD akan segera membahas pedoman efisiensi yang baru diterima dari Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi terbaik. Rencananya, pembahasan akan mulai dilakukan DPRD pada sore hari ini.
Kemungkinan Pajak Reklame Rokok Dikaji Ulang
Adityawarman juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan terkait pajak reklame rokok. Saat ini, PAD Kota Bogor didominasi oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak restoran dan hotel. Pajak reklame sendiri bukan termasuk penyumbang terbesar.
“Apakah larangan reklame rokok berpengaruh signifikan terhadap PAD, tentu perlu dikaji ulang. Kami akan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan,” katanya.
DPRD Kota Bogor akan mengawasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar lebih mengoptimalkan sumber-sumber pajak yang ada. Pihaknya juga mempertimbangkan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) jika diperlukan.
“Revisi kebijakan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ada proses akademik dan kajian mendalam yang harus ditempuh,” tambahnya.
Pembahasan lebih lanjut terkait strategi peningkatan PAD akan terus dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah. Sehingga kebijakan efisiensi tidak menghambat pembangunan Kota Bogor.
