BOGOR, Kobra Post Online – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mempertanyakan soal tarik ulur subsidi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bogor terkait kelanjutan Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan.
“Polemik Biskita sudah berlangsung lama, terutama terkait tarik ulur subsidi antara pemerintah pusat dengan Pemkot Bogor. Ketidakcermatan Pemkot Bogor dalam berkomunikasi menjadi salah satu penyebab terhentinya subsidi untuk operasional Biskita,” kata Achmad Rifky kepada wartawan, Kamis (9/1).
Seharusnya, kata Rifki, proyek ini mendapat dukungan subsidi penuh dari pusat. “Namun kenapa justru Pemkot Bogor menolak di tengah jalan?” ujarnya.
Politisi PAN itu menyoroti bahwa anggaran APBD kota Bogor belum memadai untuk menanggung subsidi Biskita, mengingat masih banyak program lain yang juga membutuhkan dana.
Baca juga: KPU Resmi Tetapkan Dedie-Jenal sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor Terpilih
Rifky menyatakan bahwa komunikasi yang kurang dengan pusat seharusnya tidak terjadi, dan walaupun ada upaya komunikasi akhir-akhir ini, Dia menilai langkah tersebut sudah terlambat dan masyarakat telah menjadi pihak yang dirugikan.
“Saya berharap Pj Wali Kota Bogor tidak membuat kebijakan blunder yang dapat merugikan perjalanan pemerintahan kota Bogor ke depan,” tambahnya.
Rifky berjanji akan terus berupaya di komisi ll agar bisa bersama-sama mencari solusi dengan Pemkot Bogor, sehingga kepastian pelayanan transportasi ini bisa terus berjalan.
“Walaupun dimasa transisi selama satu bulan kedepan sudah ada upaya dari Pemkot, tetapi kita perlu memberikan kepastian kepada masyarakat luas. Insya Allah di minggu depan kami di komisi ll akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub). Mohon doanya semoga ada solusi secepatnya perihal masalah ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Perumda Trans Pakuan, Rachma Nissa, menjelaskan bahwa sejak 2021, Biskita didanai melalui APBN. Namun, mulai 2024, subsidi dialihkan ke pemerintah daerah.
“Anggaran dari APBD 2025 hanya sebesar Rp 10 Miliar dan itu tidak cukup untuk operasional Biskita selama 2025,” jelas Rachma.
Baca juga: Pemkot Bogor Garap 4 Proyek Strategis di Tahun 2025
Rachma optimis bahwa dengan adanya bantuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait koordinasi, pemerintahan yang baru dengan wali kota terpilih nanti dapat memperoleh dana operasional dari Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025.
“Kami berharap pemerintahan baru bisa segera menemukan solusi untuk masalah ini,” pungkasnya.
