BOGOR, Kobra Post Online – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Melalui digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data transaksi, hingga penerapan parkir malam, Pemkot Bogor menargetkan pendapatan retribusi parkir meningkat dari Rp4 miliar menjadi Rp11 miliar pada tahun depan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola perparkiran sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi perparkiran. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengintegrasikan data transaksi parkir secara real-time, baik dari lokasi parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum.
Hal itu disampaikan Dedie saat memberikan pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu (14/10).
“Integrasi data transaksi secara real-time, baik dari parkir swasta maupun parkir tepi jalan umum, penting untuk memudahkan rekonsiliasi penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran,” kata Dedie.

Menurutnya, pengelolaan parkir harus didukung sistem informasi yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau transaksi sekaligus mencocokkan data penerimaan daerah secara lebih akurat.
Digitalisasi pembayaran juga akan diperkuat melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu elektronik, dan sensor otomatis. Penerapan teknologi ini perlu ditunjang tata kelola yang jelas agar pengelolaan parkir berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain digitalisasi, Pemkot Bogor menilai regulasi perparkiran perlu mengatur berbagai aspek, mulai dari manajemen lalu lintas, pelayanan publik, standar teknis, perizinan, pembinaan, hingga penertiban.
Pengaturan tersebut juga harus diselaraskan dengan ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir serta retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya.
Pemkot Bogor turut menyoroti profesionalisme juru parkir (jukir). Dedie menilai mekanisme rekrutmen dan penggajian petugas perlu diatur secara jelas agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
Penataan lokasi parkir juga menjadi perhatian, terutama di kawasan rawan kemacetan dan titik yang memiliki bangkitan lalu lintas tinggi. Pemkot Bogor mempertimbangkan penetapan kawasan pengendalian parkir serta penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi dengan transportasi massal.
Tiga Kawasan Dibidik untuk Parkir Malam

Di sisi lain, Pemkot Bogor mulai membidik sejumlah lokasi untuk penerapan sistem parkir malam. Sedikitnya tiga kawasan masuk dalam pembahasan awal, yakni Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Sudirman, dan Pandu Raya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan ketiga kawasan tersebut dipertimbangkan karena memiliki aktivitas parkir yang cukup tinggi.
“Misalnya, Alun-Alun Kota Bogor, Jalan Soedirman, dan Pandu Raya,” ungkap Jenal.
Meski demikian, Pemkot Bogor masih melakukan pendataan terhadap titik-titik parkir yang akan masuk dalam skema tersebut. Jenal menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan pada pertengahan November.
Penerapan parkir malam menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir.
Bahkan, Jenal memasang target kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Jika target retribusi parkir tahun ini sebesar Rp4 miliar, Pemkot Bogor membidik penerimaan hingga Rp11 miliar pada tahun depan.
“Hasil pendapatan itu bisa dikonversi jadi PAD. Dari target Rp4 miliar, tahun depan saya targetkan bisa tembus Rp11 miliar,” kata Jenal.
Dalam skema yang disiapkan, lokasi parkir malam nantinya akan dijaga petugas resmi. Layanan parkir tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Pemkot Bogor juga berencana merekrut juru parkir baru untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, jumlah petugas yang dibutuhkan masih menunggu hasil pendataan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.
“Ya makanya kita belum berani sampaikan berapa jumlahnya. Dishub selesai mendatanya, termasuk titik yang akan diberlakukan jam malam,” terangnya.
Jenal menegaskan, pembenahan sistem perparkiran di Kota Bogor akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan PAD.
“Tidak ada kata terlambat, selagi masih ada kekuatan untuk mengubahnya,” katanya.
Melalui digitalisasi transaksi dan penataan parkir malam, Pemkot Bogor berharap pengelolaan perparkiran semakin transparan, penerimaan retribusi lebih terukur, serta potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan.












