BOGOR, Kobra Post Online – Dana Desa 2026 dipangkas oleh pemerintah pusat, berdampak pada perubahan besar program pembangunan desa di berbagai wilayah Indonesia.

Sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah disepakati melalui musyawarah desa terpaksa direvisi karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

Salah satu yang terdampak adalah Desa Sukawening di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Pemerintah desa setempat resmi merevisi sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang sebelumnya diusulkan dari berbagai RT dan RW.

Dana Desa 2026 Dipangkas Jadi Rp373 Juta

Kepala Desa Sukawening, Jarkasih, mengungkapkan bahwa anggaran Dana Desa 2026 yang semula lebih dari Rp1 miliar kini tersisa Rp373 juta.

“Dengan anggaran Rp373 juta, penggunaannya sudah ditentukan pemerintah pusat, yakni untuk BLT, penanganan stunting, infrastruktur desa, program ketahanan pangan, desa digital, dan lainnya,” ujar Jarkasih di kantornya, Rabu (25/2/2026).

Akibat pemangkasan tersebut, sejumlah program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

BLT Dana Desa 2026 Hanya untuk 15 KPM

Penyesuaian anggaran juga berdampak pada jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Jika sebelumnya BLT dapat menjangkau hingga 57 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada 2026 hanya 15 KPM yang dapat menerima bantuan dari total 31 RT dan 10 RW di Desa Sukawening.

“Kami memohon masyarakat dapat memahami kondisi ini. Kami juga meminta pengurus melakukan verifikasi data penerima BLT secara ketat agar benar-benar tepat sasaran,” tegas Jarkasih.

Program Ketahanan Pangan Tetap Berjalan

Meski anggaran terbatas, program ketahanan pangan tetap menjadi prioritas. Pemerintah desa berencana fokus pada sektor pertanian seperti penanaman jagung dan komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya.

Menurut Jarkasih, program ketahanan pangan 2023–2024 melalui peternakan ayam pedaging dinilai berhasil.

“Kelompok Tani Desa Sukawening memiliki dua kandang dengan total sekitar 8.000 ekor ayam. Hasilnya mampu menutup biaya operasional, pengadaan bibit, pakan, upah kerja, bahkan berkontribusi pada PAD desa,” jelasnya.

Selain itu, pada 2025 juga dikembangkan peternakan ayam petelur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Produksi telur dipasarkan ke warung-warung dengan harga di bawah pasar, serta sebagian dibagikan kepada warga kurang mampu.

Sebagai solusi alternatif, warga yang tidak menerima BLT 2026 direncanakan akan mendapatkan bantuan ayam dari hasil program ketahanan pangan.

“Mudah-mudahan hasil ternak ayam bagus. Jadi satu ekor ayam bisa menjadi pengganti uang BLT,” ujarnya.

Harapan Dana Desa Kembali Normal

Pemerintah Desa Sukawening menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penyaluran Dana Desa yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, mereka berharap pada tahun-tahun mendatang alokasi Dana Desa dapat kembali normal agar pembangunan desa bisa berjalan optimal sesuai aspirasi masyarakat.

“Kami berharap ke depan dana desa kembali normal agar pembangunan desa bisa berjalan maksimal,” pungkas Jarkasih.