RUU Cipta Kerja dibuat Untuk Sentralisasi Kekuasaan

oleh -845 views
RUU Cipta Kerja
Bivitri Susanti saat diskusi bertajuk "Mengapa Galau pada Omnibus Law?" di Pizza Kayu Api, The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/02)

JAKARTA, Kobrapostonline.com – Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja dibuat untuk sentralisasi atau menarik kekuasaan kepada pemerintah pusat. Sedangkan Omnibus Law hanyalah sebuah metode. Demikian dikatakan Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Hukum Jentera, Bivitri Susanti, di Pizza Kayu Api, The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/02).

“Yang sekarang terjadi RUU Cipta Kerja tersebut memang didesain untuk menarik kekuasaan kepada pusat. Dari segi manajemen pemerintahan pusat pun, diduga akan ditarik ke tangan presiden,” katanya.

Pakar hukum itu mencontohkan seperti pada Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang dikatakan typo (salah ketik). Menurutnya mana bisa typo terjadi dalam satu pasal.

“Kalau satu pasal tidak mungkin salah ketik namanya. Pasal 170 itu contoh resentralisasi yang sangat konkret. Seperti pada ayat 1 yang menyatakan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

“Pada ayat 2 juga dinyatakan bahwa pengaturan selanjutnya akan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ungkap Bivitri.

Padahal dalam konstitusi, lanjutnya, yang kemudian diturunkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, ada tata urutan mulai dari UUD, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres.

“Dari tata urutan tersebut, seharusnya UU tidak boleh diatur materi muatannya oleh PP. Karena logika demokrasi perwakilannya adalah DPR, terlepas kita merasa terwakili atau tidak. Sehingga materi muatan yang dianggap sangat mendasar atau terkait pidana, hanya boleh diatur kalau ada kuasa wakil rakyat. Jadi harus dalam bentuk UU, baru kemudian teknisnya dibuat oleh PP,” jelasnya.

Baca juga : Ketua LKPK Bingung, Ratu Proyek Bekasi di Bebaskan

Intinya, tambah Bivitri, konsepsi yang diperkenalkan dalam RUU Cipta Kerja ini, semua kekuasaan ada di tangan presiden.

“Kemudian baru didelegasikan kepada menteri-menteri maupun pemerintah daerah. Ini sebenarnya yang pertanda sentralisasi,” pungkasnya.

Reporter : Rangga A.

Editor : Yaso

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *