Ketua LKPK Bingung, Ratu Proyek Bekasi di Bebaskan

oleh -1.424 views
Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh
Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh

BEKASI, Kobrapostonline.com – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh merasa bingung terhadap keputusan Polda Metro Jaya (PMJ) yang membebaskan Bos CV Ratu Anggun Pribumi (RAP) terkait dugaan pemalsuan dokumen Negara dan kepemilikan stempel Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut Anwar Soleh, sebelumnya Rizka Afriani (RA) yang dikenal Ratu Proyek selaku Bos CV RAP bersama 6 (enam) orang lainnya dijemput paksa oleh petugas Ditreskrimum PMJ setelah dilakukan penggeledahan dikantornya di RT 03 RW 06 Desa Cimahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/02) sore.

“Kita bingung dengan keputusan PMJ yang menyatakan tidak cukup barang bukti. Mungkin bukan hanya saya yang merasa kebingungan, beberapan masyarakat umum juga pasti merasakan hal yang sama. Karena tidak mungkin aparat penegak hukum berani melakukan penangkapan dengan barang bukti yang kurang,” ucapnya kepada awak media, Sabtu (22/02).

Kepolisian, lanjut Anwar, memiliki standar operasional prosedur (SOP). Kenapa statement dari Kasubnit Jatanras Rekrimum PMJ, AKBP Jerry Siagian menyatakan penjemputan atau penangkapan paksa juga tidak ada, melainkan hanya klarifikasi.

“Jika memang itu hanya klarifikasi, bisa dengan cara pemanggilan melalui surat. Namun dalam video tersebut, nampak penangkapan yang telah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Terakhir Ketua LKPK Kabupaten Bekasi itu berharap agar aparat penegak hukum di Indonesia bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya, supaya dapat dicintai dan dipercaya oleh masyarakat umum. Jangan sampai seperti pisau dapur, tumpul ke atas dan tajam kebawah,” harapnya mengakhiri.

Sementara Ketua Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rebublik Indonesia (BPPK RI) Jhonson Purba mengapresiasi kinerja Jatanras Polda Metro Jaya yang menjemput Bos CV RAP.

“Biasanya, Polisi kalau untuk klarifikasi itu cukup melayangkan surat panggilan. Jarang mau menjemput kecuali memang yang bersangkutan selalu mangkir. Sehingga ada upaya paksa untuk itu,” terang Jhonson.

Baca juga : Kwarcab Kabupaten Bogor Gelar Diklat Pramuka Garuda Tahun 2020

Meski begitu sambung Jhonson, dia tidak ingin berperasangka buruk atas kinerja Kepolisian, karena itu merupakan kewenangannya selaku penyidik. Namun, dia mengaku baru tahu jika aparat Kepolisian mau turun menjemput hanya sekedar untuk mengklarifikasi pemborong proyek gedung SMPN 3 Karang Bahagia, yang belum lama ini ramai menjadi pemberitaan di Bekasi.

“Ya, kalau memang betul begitu perlu di apresiasi, karena jarang terjadi. Biasanya, kalau polisi sudah turun begitu jarang bisa pulang, karena kurang bukti. Sebab, mereka melakukan penjemputan pastinya sudah memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup,” jelasnya.

Reporter : Surya S.

Editor : Rangga A.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *