BOGOR, Kobra Post Online – Ratusan warga Desa Kiara Sari dan Desa Kiara Pandak menggelar aksi demo di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Wilayah 6 Cigudeg, Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Warga menuntut pembangunan jalan Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, segera di tuntaskan dan melakukan blacklist terhadap pelaksana pembangunan karena pekerjaannya yang mangkrak.
Aksi demo ini sempat memanas. Selain melakukan orasi secara bergantian dan membentangkan spanduk, para pendemo membakar ban di depan Kantor UPT Jalan Jembatan Wilayah 6 Cigudeg.
Aksi demo yang berlangsung selama satu jam dari pukul 14.00 -15.15 WIB dikawal ketat oleh aparat keamanan dari pihak Polsek setempat dan Satpol PP.
Koordinator Lapangan (Korlap), Dede Supandi mengatakan, warga dari dua desa yakni Kiarasari dan Kiarapandak menuntut UPT untuk menetaskan pekerjaan jalan.
“Pekerjaan yang seharusnya 100 hari kerja, kenyataannya sudah empat bulan tak kunjung selesai,” kata Dede disela-sela demo kepada wartawan, Jumat (12/1).
Baca juga: Demo Pengusaha Minta Pemkot Bogor Ganti Kadis PUPR
Bahkan, sambung Dede, melihat kondisi di lapangan 30% pekerjaannya belum tuntas. Sehingga mengakibatkan warga kesulitan untuk beraktivitas karena akses jalan ditutup dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan.
“Kasian para petani dan anak-anak sekolah serta warga lainnya yang akan melakukan aktivitas jalannya ditutup,” ucapnya.
Sementara itu dalam pertemuan perwakilan warga dengan UPT ditandatangani kesepakatan untuk segera menuntaskan pekerjaan jalan yang belum tuntas.
“Kepala UPT Pak Bobi berjanji jika terjadi lagi mangkrak dia siap mundur atau dicopot dari jabatannya,” ungkapnya.
Dede mengungkapkan, dalam kesepakatan yang ditandatangani Kepala UPT bahwa pekerjaan jalan akan dituntaskan hingga 17 Februari 2024.
Baca juga: Jalan Rusak Kampung Rengganis Desa Cintamanik Hanya Ditambal Sulam
Kepala UPT Jalan Jembatan Wilayah 6 Cigudeg, Bobi mengakui bahwa pekerjaan jalan itu mangkrak.
“Ketika saya ditugaskan di wilayah 6 Cigudeg kondisinya memang sudah mangkrak. Saya ditugaskan di wilayah 6 bulan Oktober 2023, sementara pekerjaan jalan sudah berjalan sebulan,” tuturnya.
Menurut dia, aksi yang dilakukan masyarakat itu hal yang wajar. Guna mempertanyakan kenapa kerjaan jalan tersebut tidak tuntas.
“Tadi sudah saya sampaikan kepada perwakilan warga, saya siap bertanggungjawab dan siap dicopot dari jabatan sebagai kepala UPT jika tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Tentunya kita akan laporkan ke pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
