BOGOR, Kobra Post Online – Polemik kegiatan wisuda atau perpisahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Bogor kembali mencuat.
Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan atas kewajiban pembayaran biaya perpisahan yang dinilai cukup besar dan memberatkan.
Kegiatan tersebut bahkan disebut-sebut dipaksakan oleh pihak komite sekolah, meskipun telah ada arahan larangan dari Gubernur Jawa Barat dan penegasan dari pemerintah daerah.
Informasi yang dihimpun, salah satu SDN di Kota Bogor merencanakan kegiatan perpisahan siswa dengan menyewa hotel sebagai lokasi acara.
Baca juga: Polsek Cileungsi Ungkap Praktik Pengoplosan Gas Bersubsidi Ilegal
Akibatnya menuai protes dari sejumlah orang tua yang merasa terbebani dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Padahal, sebagian besar wali murid menyatakan siap mendukung acara sederhana yang digelar di lingkungan sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi.
“Kami merasa dipaksa untuk ikut, meskipun tidak semua orang tua mampu. Ini bukan soal tidak ingin mendukung anak, tapi soal keadilan dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat telah menyatakan bahwa kegiatan wisuda atau perpisahan yang bersifat formal dan menggunakan gedung mewah bukan merupakan keharusan, terlebih jika membebani wali murid.
Penegasan serupa disampaikan saat kunjungan KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang juga disaksikan oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.
Baca juga: 639 Siswa Ikuti Gebyar Pekan Kreativitas Rancabungur
KDM menyampaikan larangan terhadap kegiatan outing class atau study tour, meskipun masih dilakukan di wilayah Jawa Barat. Kegiatan tersebut dianggap tidak relevan dengan kurikulum dan berpotensi menyulitkan orang tua secara finansial.
“Perpisahan sekolah seharusnya bisa dilakukan secara sederhana. Bogor ini kaya akan tempat edukatif yang bisa dijadikan lokasi kegiatan tanpa harus keluar kota atau menyewa gedung. Jangan sampai ada kesan memaksakan kehendak pribadi dari pihak komite sekolah,” tegas KDM.
Ia juga mendorong sekolah dan komite untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut seluruh murid dan wali murid, serta tetap mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun komite belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan para orang tua tersebut.
