BOGOR, Kobra Post Online – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dan tekanan terhadap siswa di SMPN 1 Rancabungur, Kabupaten Bogor, memicu gelombang protes dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas), pemuda, dan wali murid. Aksi tersebut digelar di depan Kantor Kecamatan Rancabungur, Kamis (21/5/2026).
Aksi damai itu berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Massa membawa berbagai tuntutan terkait persoalan dunia pendidikan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Dikutip dari laman jabaronline.com, aksi itu dipicu keresahan para orang tua murid atas dugaan praktik pungutan serta intimidasi yang disebut terjadi di lingkungan sekolah.
Dalam orasinya, massa meminta Kepala SMPN 1 Rancabungur hadir langsung untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tujuh Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan, yakni:
1. Mendesak Bupati Bogor mengevaluasi total kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan jika dinilai gagal menyelesaikan polemik pendidikan.
3. Mendesak Kepala SMPN 1 Rancabungur dinonaktifkan dari jabatannya.
4. Meminta audit dan pemeriksaan terkait dugaan pungutan di SMPN 1 Rancabungur.
5. Mendesak investigasi kegiatan K3S di Kecamatan Rancabungur beserta transparansi sumber pembiayaannya
.6. Meminta Dinas Pendidikan tidak lagi menutup mata terhadap keresahan wali murid dan peserta didik.
7. Mendesak pengawasan ketat terhadap kegiatan pendidikan agar tidak membebani masyarakat.
Baca juga: Trase Baru Batutulis Mulai Dibangun, Jalan Strategis Rp21,2 Miliar Ditargetkan Rampung Oktober 2026
Dipicu Program ETP ke Bandung
Polemik ini mencuat setelah beredarnya surat edaran terkait kegiatan Education Training Plus (ETP) yang rencananya digelar di Bandung pada Senin, 25 Mei 2026.
Dalam surat tersebut disebutkan setiap siswa diwajibkan membayar biaya sebesar Rp700 ribu untuk mengikuti kegiatan yang diklaim bertujuan membentuk karakter siswa.
Namun, sejumlah wali murid menilai program tersebut memberatkan secara ekonomi dan diduga bersifat memaksa.
“Studi tour bayar Rp700 ribu ke Bandung. Murid yang tidak ikut diancam dikeluarkan, tidak naik kelas, atau nilainya dibuat jelek,” ungkap salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Wali murid tersebut juga membantah narasi dalam surat yang menyebut kegiatan itu merupakan hasil kesepakatan rapat bersama orang tua siswa.
“Rapat itu enggak ada. Sekalinya ada pertemuan, wali murid bahkan enggak boleh pegang handphone,” ujarnya.
Baca juga: Demo Sopir Berbuah Hasil, Pemkot Bogor Hentikan Sementara Razia Angkot Tua
Kecamatan Fasilitasi Mediasi
Menanggapi aksi tersebut, pihak Kecamatan Rancabungur memfasilitasi forum dialog antara massa aksi dan pihak sekolah.
Pertemuan itu dihadiri Kepala SMPN 1 Rancabungur Drs. Khadijah, Ketua Komite Sekolah Aang Syahbana, perwakilan LBH PGRI Nurdin Ruhendi, Camat Rancabungur Dita Aprilia, unsur Polsek Rancabungur, Koramil, hingga Satpol PP.
Sementara itu, pihak sekolah sebelumnya telah menyebarkan sosialisasi kegiatan melalui surat resmi yang ditandatangani kepala sekolah dengan kop surat SMPN 1 Rancabungur.
Di tengah polemik yang berkembang, Komite Sekolah kemudian mengeluarkan surat klarifikasi bernomor 001/Komite/SMP Negeri Rancabungur/2026 yang ditandatangani Ketua Komite Aang Syahbana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait tuntutan massa aksi tersebut.
