BOGOR, Kobra Post Online – Polemik seleksi direksi Perumda Tirta Pakuan Bogor periode 2026-2031 memicu gelombang kekecewaan di internal perusahaan. Sebanyak 92 pegawai menyuarakan penolakan terhadap salah satu calon direksi yang diusulkan Wali Kota Bogor ke Kementerian Dalam Negeri.
Situasi ini mencuat setelah beredarnya Surat Pernyataan Terbuka yang ditandatangani puluhan pegawai pada 19 Februari 2026. Surat tersebut menjadi sinyal bahwa kondisi internal Perumda Tirta Pakuan Bogor sedang tidak kondusif.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKM) HMI MPO Cabang Bogor, Gerhana Bulan, menilai proses seleksi direksi Perumda Tirta Pakuan Bogor menyisakan polemik serius.
Menurutnya, rekomendasi tiga nama calon direksi oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memicu sentimen demotivasi di kalangan pegawai yang selama ini berdedikasi menjaga kualitas layanan air bersih.
“Ada 92 pegawai yang sudah menyampaikan aspirasi resmi. Namun seolah tidak mendapat perhatian serius,” ujar Gerhana, Kamis (26/2/2026).
Dugaan Intimidasi dalam Penggalangan Dukungan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik di Perumda Tirta Pakuan Bogor diduga bermula dari penggalangan petisi dukungan terhadap salah satu calon direksi. Sejumlah pegawai mengaku mendapat tekanan dalam proses tersebut.
Salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa terjadi pembiaran terhadap aksi intimidasi oleh kelompok pendukung calon tertentu. Ia menilai tidak ada konfirmasi silang kepada pegawai yang menolak menandatangani petisi.
“Kami memilih diam demi menjaga kondusifitas. Namun kenyataannya ada pembiaran yang memicu kegaduhan,” tulisnya dalam surat pernyataan terbuka.
Desakan Transparansi dan Meritokrasi
HMI MPO Cabang Bogor mendesak Pemerintah Kota Bogor agar mengedepankan asas meritokrasi dalam menentukan pimpinan BUMD strategis tersebut.
Gerhana Bulan meminta hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta psikotes calon direksi Perumda Tirta Pakuan Bogor dibuka secara transparan kepada publik.
Menurutnya, jika konflik internal ini tidak segera diselesaikan, maka kinerja perusahaan air minum kebanggaan Kota Bogor tersebut bisa terdampak. Dampaknya bukan hanya pada internal pegawai, tetapi juga pada kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.
“Jangan sampai ambisi jabatan merusak fondasi profesionalisme yang sudah dibangun bertahun-tahun,” tegasnya.
