BOGOR, Kobra Post Online – Gerakan Pemuda Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Kamis (26/2/2026). Massa aksi menyuarakan penolakan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak evaluasi total terhadap Koperasi Merah Putih.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan membacakan petisi yang berisi tuntutan kepada pemerintah pusat.
Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Merdeka, Rangkuti, menyatakan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap dampak fiskal Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, program dengan anggaran triliunan rupiah per tahun berpotensi membebani APBN dan mengurangi alokasi untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, energi, hingga pertahanan.
“Kami melihat beban anggaran untuk makan gratis ini sangat besar. Jika dipaksakan tanpa evaluasi menyeluruh, stabilitas fiskal negara bisa terdampak,” tegas Rangkuti saat berorasi.
Selain itu, ia juga menyinggung laporan insiden keracunan massal yang disebut menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Ia menilai pengawasan distribusi dan kualitas pangan harus diperketat jika program tetap berjalan.
“Pengadaan massal membuka celah penyimpangan, mulai dari markup harga hingga penurunan kualitas makanan,” tambahnya.
Gerakan Pemuda Merdeka Desak Evaluasi Koperasi Merah Putih
Dalam orasinya, Gerakan Pemuda Merdeka juga menyoroti pengelolaan Koperasi Merah Putih yang dinilai mengalami krisis transparansi.
Rangkuti menyebut adanya dugaan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana koperasi, serta ketidakpuasan anggota terkait pembagian keuntungan dan pengambilan keputusan.
“Koperasi harus kembali pada prinsip transparansi dan kepentingan anggota. Jika tidak, evaluasi menyeluruh bahkan pembubaran perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Aksi yang digelar di Tugu Kujang Bogor tersebut ditutup dengan pembacaan petisi terbuka. Gerakan Pemuda Merdeka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar jika tidak ada respons serius dari pemerintah.
Mereka menegaskan bahwa kebijakan publik harus berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat yang transparan serta bebas dari potensi kebocoran anggaran.
