Bila ibu hamil tersebut, mengalami KEK dengan ciri lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, maka tim Dinkes di Posyandu memberikan tablet tambah darah.
Begitu juga saat saat bayi lahir, Dinkes terus memantau perkembangan bayi dengan program inisiasi menyusui dini (IMD), agar ibu melahirkan segera memberikan asi efektif selama enam bulan. Bila bayi tersebut Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan prematur, diare pada balita dan pneumonia pada balita, pihaknya melakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan (PMT).
Baca juga: Pemkot Bogor Kejar Target Prevalensi Stunting di Bawah 10 Persen
Faktor risiko lingkungan juga masih ada yaitu masih kurangnya sanitasi dasar. Saat ini di Kota Bogor baru ada dua Kelurahan yang ODF (Open Defecation Free) atau Bebas BAB sembarangan. Kompleksnya permasalahan stunting dan perlu banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi spesifik dan sensitif, memerlukan penanganan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas, tidak hanya oleh sektor kesehatan namun juga perlu intervensi dari sektor lainnya.
Dirinya optimis, karena program penanganan stunting ini tak hanya Dinkes saja, tapi ada 12 OPD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang membangun infrastruktur kesehatan yakni pembangunan jamban komunal, Dinas Pendidikan yang mengintervensi pemberian tablet tambah darah setiap seminggu sekali bagi remaja putri, Dinas Sosial, Kemenag, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, BKAD, DP3A, Dinas Dalduk KB, Dinas Perumahan dan Permukiman, Diskominfo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas KUMKM, DKPP, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Kesra Daerah, Camat se-Kota Bogor, Media, Akademisi (Unpad dan UI) dan Corporate Social Responsibilities (CSR) dari pihak swasta.
“Sebenarnya di Kota Bogor pencegahan stunting ini sejak 2017 silam dengan program tanggap Leungitkeun Stunting (Taleus) Bogor, sedangkan fokus penanganan stunting ini pada 2021,” papar Deasy.
