KNPI, kata Sapta, mengingatkan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor agar segera menuntaskan janji politiknya.
“Ada penyesuaian periode kepemimpinan hingga April 2024. Kami mendesak agar seluruh janji politiknya direalisasikan,” kata Sapta.
Sapta menegaskan, bahwa aksi KNPI murni sebagai fungsi kontrol, dari pemerintah kota, dimana program-program yang belum terlaksana dan terselesaikan.
Sekjen KNPI Kota Bogor, Rudi Khaerudin menambahkan, KNPI menyoroti janji-janji politik walikota yang hingga hari ini belum berjalan secara maksimal.
“Tuntutan kami yang memang masih belum terselesaikan, berarti ini adalah catatan buruk bagi dinas-dinas tersebut yang menjadi poin tidak mendukungnya program-program dari wali kota maupun wakil wali kota,” ujarnya.
Baca juga: Dirut PD PPJ Apresiasi Pelantikan Pengurus DPD KNPI di Area Pasar
Untuk dinas yang perlu dievaluasi, kata Rudi, pertama Dinas Perumkin masalah RTLH, masalah BSTT yang tidak melakukan melalui mekanisme pengajuan dari awal tahun ini direalisasikan tahun depan.
“Kami melihat potensi masih kurangnya potensi pajak dalam hal ini Bapenda yang kurang mengoptimalkan dan memaksimalkan. Baru saat ini dimasa akhir tahun ini dia baru nge-push tentang programnya,” pungkas Rudi.
