Sedangkan, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay menyebutkan, bahwa syarat utama bagi para pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kota Bogor adalah kenyamanan dan keamanannya yang paling mendasar. Terlebih saat ini, karena ketidak pastian aturan dari pemerintah serta kebijakan sesaat yang diputuskan. Bagi investor pasti akan berhitung secara tepat.
“Kalau hal dasar saja tidak ada, seperti jaminan keamanan dan kenyamanan, apa lagi yang lainnya. Maka dalam hal ini saya sangat mengapresiasi Kadin Kota Bogor dapat memfasilitasi. Oleh karena itu, kami tekankan kepada para pelaku usaha jangan pernah sungkan kepada para penegak hukum. Karena mereka ranahnya penegak aturan dan penindakan,” papar Yuno.
Ketua DPC Askonas Kota Bogor, Maryati Dona Hasanah sangat mendukung kolaborasi Kadin dengan Forkopimda sebagai fasilitator.
“Ini adalah langkah awal dalam upaya pemulihan perekonomian di Kota Bogor. Dari sisi lain Askonas sangat berharap, lebih memprioritaskan para pelaku usaha di Kota Bogor untuk bisa bersinergi dalam membangun Kota Bogor menjadi lebih baik lagi dari segi perekonomian,” pungkasnya.
Pembicara lainnya dalam dialog interaktif, Kajari Kota Bogor Sekti Anggraeni, Komisi 1 DPRD Kota Bogor Endah Purwanti. Anggraeni Iswara staf ahli Wali Kota Bogor Bidang Ekonomi dan Keuangan. Serta Kasi Intel Korem 061/SK Kolonel Rendra Siagian selaku pjs Dandim 0606. Sebelumnya, Kadin menggelar Workshop Penggunaan SPSE 4.4. Membahas proses pembuatan Sertifikasi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di Bumi Katulampa Resort pada Senin (28/03/22).
