Disamping itu, harus ada kebijakan-kebijakan yang pasti agar menjadi rujukan. Walaupun isu perubahan sudah ada belakangan ini, namun sosialisasi yang baru dilaksanakan hari ini tidak bisa dijadikan rujukan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sebab, hal itu akan merubah anggaran, apalagi R-APBD 2020 sudah masuk proses finalisasi dan rencananya Selasa (26/11) besok akan disahkan.
Berdasarkan gambaran secara umum dari penyesuaian iuran bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran) Kota Bogor yang jumlahnya mencapai 200 ribu jiwa, termasuk PNS di Kota Bogor, Ade menjelaskan, setelah dihitung dan dibantu dari pusat dan provinsi kekurangan yang ada kurang lebih mencapai Rp 30 – 40 miliar. Untuk itu, perlu dicarikan solusi karena bagaimanapun juga pemerintah daerah mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat.
“Ini yang menjadi kendala, karena kalau menambahkan hari ini tidak mungkin untuk menambahkan menutup kekurangannya,” ujar Sekda.
Untuk itu menurutnya perlu ada solusi kebijakan proses penganggaran, agar tidak salah dalam menganggarkan. Mulai dari daerah, provinsi dan pusat sehingga kebijakannya sama.
