Kedua, DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota Bogor agar serius melakukan evaluasi terhadap besaran dividen yang disetor oleh BUMD sekaligus melakukan langkah-langkah nyata agar BUMD bisa memberikan laba dengan nilai proporsional. Sesuai besaran penyertaan modal yang selama ini sudah diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor.
“Hal penting lain adalah terkait perbedaan SILPA PP-APBD 2022 dengan SILPA APBD 2023. Pemerintah Kota Bogor agar melakukan penyesuaian sebagaimana regulasi yang berlaku. Dan DPRD Kota Bogor mengingatkan bahwa perubahan anggaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” tegasnya.
Selain catatan-catatan yang diberikan, DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor juga menyepakati untuk menindaklanjuti seluruh catatan rekomendasi dan temuan LHP BPK terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai bagian dari kesempurnaan Perda PP-APBD 2022.
“Termasuk menugaskan Pemkot agar memastikan pihak ketiga mengembalikan kerugian negara ke kas daerah sebagaimana amanat dari hasil pemeriksaan BPK,” tutup Atang.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan rasa syukurnya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 sudah diaudit oleh BPK RI.
Baca juga: APBD Kota Bogor Tahun 2022 Naik Rp561 Miliar
Menurutnya, hal itu merupakan ikhtiar bersama antara Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor yang secara konsisten melakukan reformasi birokrasi.
“Pencapaian ini tentu adalah ikhtiar bersama antara Pemkot dengan DPRD Kota Bogor untuk secara konsisten melakukan reformasi birokrasi. Khususnya di sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujar Bima.
