Scroll untuk baca artikel
Info Bogor

Atang Trisnanto: Jangan Persulit Proses Untuk Keperluan Kebencanaan

48
×

Atang Trisnanto: Jangan Persulit Proses Untuk Keperluan Kebencanaan

Sebarkan artikel ini
Atang Trisnanto: Jangan Persulit Proses Untuk Keperluan Kebencanaan
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto saat meninjau lokasi longsor.

BOGOR, Kobra Post Online – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, dalam APBD 2024, pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 98,5 miliar yang bisa digunakan untuk keperluan kebencanaan.

Oleh karena itu, kata Atang, dinas-dinas terkait untuk tidak mempersulit proses perbaikan untuk penanganan bencana.

Namun Atang menyayangkan, dari beberapa kejadian bencana di tahun lalu, tindak lanjut pembuatan SK Kebencanaan sangat lambat. Sehingga warga harus menunggu waktu lama untuk mendapatkan intervensi bantuan dari Pemkot Bogor.

KetuaDPRD Kota Bogor itu meninjau lokasi longsor di Cilendek Barat bersam Komandan Denpom III/1 Bogor, Mayor CPM Aditya Mahdi pada Selasa (26/3) lalu.

“Beberapa tanah ambles, retak dan longsor, begitu juga sebagian turap ambrol. Kondisi ini sangat mengancam keberadaan beberapa unit rumah dan masjid yang berlokasi di bantaran Sungai,” kata Atang.

Atang Trisnanto: Jangan Persulit Proses Untuk Keperluan Kebencanaan
Baca juga: Warnai Ramadan, SMK Golden Gelar Sanlat hingga Lomba Islami

Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada Minggu (24/3) dan Senin (25/3) lalu, telah menyebabkan terjadinya rentetan bencana. Berdasarkan data dari BPBD terdapat 28 titik bencana yang mengakibatkan tiga orang menjadi korban.

“Selain tanggap darurat yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh pemkot, kami meminta agar penanganan pemulihan pasca bencana bisa segera dilakukan. Gunakan alokasi dana BTT tanpa proses birokrasi yang berbelit-belit. Keselamatan warga dan kenyamanan tempat tinggal harus jadi prioritas pertama,” tegas Atang.

Atang menyebutkann, dari hasil evaluasi 2 tahun terakhir, proses penggunaan anggaran BTT sangat lambat sehingga penanganan pasca bencana sangat lambat.

“Insyaallah kedepan secara simultan akan kita terus awasi agar prosesnya tidak berbelit-belit. Komisi III yang menangani infrastruktur dan Komisi IV yang menangani kebencanaan kita minta kawal ketat pemulihan ini,” jelas Atang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *