BOGOR, Kobra Post Online – Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengakui banyak aduan dari masyarakat terkait Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Kota Bogor.
Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah mendukung program ini. Namun dengan segala pembatasan dan regulasi yang ada, pemkot tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penetrasi secara jauh,” ujar Jenal memimpin rapat koordinasi program MBG di Balai Kota Bogor Jumat (26/9) lalu.
Namun dari sisi otonomi daerah, kewenangan Pemkot Bogor untuk melindungi para siswa-siswi penerima program tersebut menjadi tanggung jawab penuh.
Mengatasi para siswa mendapat gizi seimbang serta keamanan makanan yang dikonsumsi juga menjadi prioritas.
“Makanya saya meminta detail SOP yang dijalankan setiap dapur SPPG. Saat ini jumlahnya ada 32 dapur yang masing-masing melayani sekitar 3.000 siswa,” jelasnya.
Dalam SOP yang dijalankan tiap dapur tersebut sudah diatur kelengkapan dan waktu teknis yang harus ditempuh sebelum makanan sampai kepada siswa.
Baca juga: Dedie : Hasil Lab Temukan Bakteri Salmonella dan E. Coli pada Makanan Program MBG
Jenal mengingatkan, program yang baik ini jangan sampai rusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” tegasnya.
Para pekerja di SPPG juga ditekankan untuk memiliki standar kompetensi sesuai bidangnya. Bahkan harus ada sertifikasi dan lisensi kesehatan yang mengikat.
“Banyak aduan yang masuk, menunya tidak representatif. Ini kan aneh, kalau SOP yang dijalankan seharusnya tidak keluar makanan seperti itu. Jangan merusak program yang sudah baik,” tuturnya.
Menurut Jenal, minimal menu makanan yang akan disajikan diinformasikan kepada siswa, “Lauknya ini, sayurnya ini, jadi ada interaksi,” sambungnya.
Dalam rakor tersebut juga hadir jajaran dari Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor di bawah Kementerian Keuangan.
