Dalam hal peningkatan kualitas SDM layanan perizinan, lanjut Bima, Pemkot Bogor telah melantik semua pejabat struktural eselon III dan IV DPMPTSP. Menjadi pejabat fungsional yang berbasis kepada fungsi dan kinerja. Untuk menciptakan birokrasi perizinan yang sederhana, dinamis dan profesional.
Baca juga : Masjid Agung Masih Mangkrak, PKS Kecewa Kepada Pemkot Bogor
Sementara, tambahnya, Raperda Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Penetapan tarif air minum ini dilakukan Bupati/ Wali Kota dengan mempedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sesuai penetapan Gubernur.
“Melalui mekanisme penyampaian usulan tarif dari Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas setelah adanya proses evaluasi. Dan telah ada konsultasi dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi,” imbuhnya.
Bima juga menyatakan, pihaknya sepakat agar Direksi Perumda Tirta Pakuan melakukan pencatatan aset secara berkala, akuntabel, dan transparan. Serta inventarisir aset yang di dapat dari Penyertaan Modal dan Hasil Usaha. Sebagai Penjaminan dalam hal Direksi melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian atau melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Di sisi lain, perubahan RPJMD Kota Bogor 2019-2024, karena penetapan status Bencana Nasional Covid-19. Serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat Nasional juga Jawa Barat.
Wali Kota menegaskan, perubahan ini tidak mengubah Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor. Yaitu fokus pada penyesuaian konsideran, strategi, arah kebijakan, pembaruan data serta target program yang ditetapkan. Pasalnya, telah disepakati juga beberapa poin penting di bidang Pendidikan, Kesehatan dan indikator makro pembangunan yang disesuaikan akibat pandemi Covid-19.
“Kami optimis, Perda perubahan RPJMD ini dapat mewujudkan Bogor sebagai kota yang ramah keluarga dengan dukungan DPRD Kota Bogor,” katanya.
Reporter : Yaso
Editor : Rangga A.
