Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2020 DPRD Kota Bogor telah menganggarkan Rp15 miliar dan hanya terserap Rp6,6 miliar untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung. Lalu pada APBD 2021, DPRD Kota Bogor bersama TAPD menganggarkan Rp31,4 miliar dan pada APBD 2022 ini dianggarkan Rp26 miliar.
”Selaku Ketua Banggar, kami mendorong agar di APBD 2020 dianggarkan pembangunan Masjid Agung yang sempat molor pada pembahasan awal, karena kita lihat sebelumnya tidak diusulkan. Namun sayang tidak diserap maksimal. Di APBD 2021 dan 2022 juga kita bersepakat anggarkan lagi. Sayangnya, pekerjaan molor. Kita minta agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi” pungkasnya.
Temuan BPK
Sementara itu, Proyek Pembangunan Masjid Agung ini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Adanya temuan BPK itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.
Menurut Chusnul, yang menjadi temuan BPK yaitu kelebihan bayar sebesar Rp150 jutaan. yang ditarget harus dibayarkan pada tahun 2022.
“Karena orang yang mengerjakan Masjid Agung (Kontraktor) stroke. Kita kasih waktu untuk mengembalikannya,” ujarnya.
