JAKARTA, Kobra Post Online – APBN 2027 menjadi fondasi utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8 persen pada 2029. Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027 sebagai langkah strategis menuju sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Purbaya, KEM PPKF 2027 menjadi momentum penting dalam sejarah pengelolaan keuangan negara. Untuk pertama kalinya, dokumen strategis tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, KEM PPKF 2027 juga menjadi yang pertama bagi dirinya sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Purbaya dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Pemerintah Pasang Target Ekonomi Ambisius
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai fondasi menuju target tersebut, berbagai indikator ekonomi makro telah disusun secara hati-hati. Tingkat inflasi pada 2027 diproyeksikan berada dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, didukung sinergi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas keuangan.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (USD). Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel guna mengantisipasi dinamika ekonomi dan geopolitik global yang masih berpotensi memicu volatilitas pasar.
Defisit APBN 2027 Dijaga Tetap Sehat
Dalam rancangan awal kebijakan fiskal, pemerintah menetapkan defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut akan didukung oleh target pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan ruang yang cukup bagi pembiayaan program-program prioritas nasional.
Delapan Program Prioritas Jadi Fokus Belanja Negara
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pemerintah akan mengarahkan belanja negara pada delapan klaster prioritas utama yang terdiri dari 60 program kerja.
Delapan klaster tersebut meliputi:
- Kedaulatan pangan nasional.
- Kemandirian energi dan pengelolaan sumber daya air.
- Peningkatan kualitas pendidikan.
- Penguatan layanan kesehatan.
- Hilirisasi dan industrialisasi.
- Infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana.
- Penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa.
- Program percepatan penurunan kemiskinan.
Belanja pemerintah diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap sektor riil, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Bansos Akan Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Pemerintah juga memastikan reformasi sistem perlindungan sosial terus dilakukan. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan menggunakan pendekatan yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan sistem data yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap efektivitas program bantuan meningkat sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima manfaat.
Pemerintah Siapkan APBN 2027 yang Kredibel dan Berkelanjutan
Menutup penyampaiannya, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas berbagai masukan dan pandangan yang diberikan terhadap penyusunan RAPBN 2027.
Pemerintah menegaskan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting guna memastikan APBN 2027 tetap sehat, kredibel, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang.
“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
