Pada G20 TIIWG, Indonesia Akan Angkat 6 Isu Prioritas

JAKARTA, Kobra Post Online – Pada pertemuan G20 TIIWG (Investment and Industry Working Group), Indonesia akan mengangkat enam isu prioritas.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia akan menggunakan kesempatan dan hak istimewa (privilege) sebagai Presidensi G20 untuk bekerja sama dengan Negara Anggota G20 lainnya.

“Terutama dalam mendorong sinergi kebijakan dan agenda pemulihan ekonomi di sektor perdagangan, investasi, dan industri. Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” Katanya pada acara Media Briefing pada Jumat (25/03).

Keenam isu tersebut, lanjutnya, adalah reformasi badan perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Peran Sistem Perdagangan Multilateral untuk akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Serta respons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi, dan arsitektur kesehatan global.

Isu prioritas berikutnya adalah perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan (Sustainable Global Value Chain/GVCs) yang berkelanjutan. Mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global. Serta industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui Industri 4.0.

“Sebagai representasi negara berkembang, Indonesia melalui G20 TIIWG akan berupaya menghasilkan komitmen dan menghasilkan terobosan-terobosan nyata. Guna berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global dan askelarasi pencapaian SDGs melalui sektor perdagangan, investasi, dan industri dalam keenam isu prioritas tersebut,” jelas Djatmiko.

Baca juga : TIIWG G20 Jadi Momen Kerja Sama Penerapan Industri 4.0

Industri 4.0 sendiri, tambahnya, merupakan satu dari enam isu prioritas di TIIWG. Terutama terkait digitalisasi yang telah menghasilkan sistem produksi dan perdagangan generasi baru. Misalnya, e-commerce telah mengurangi biaya dalam perdagangan internasional. Serta menghubungkan lebih banyak usaha kecil dan konsumen secara global.

“Karenanya, kebijakan industri di masa ini harus memperhitungkan perdagangan digital modern dan adopsi teknologi digital pada industri. Dampak digitalisasi pada perdagangan dan industri tidak dapat dianggap terpisah,” tandasnya.