BOGOR, Kobra Post Online – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran yang diarahkan 70 persennya untuk kemakmuran rakyat, sesungguhnya adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial.
Dedi mengatakan, kalau dalam kaidah pengelolaan zakat jangan sampai biaya amilin lebih besar dibanding biaya untuk delapan asnaf (golongan orang-orang berhak menerima zakat).
“Sekali lagi jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan untuk asnafnya itu sendiri,” tegas Dedi dihadapan ribuan jamaah salat Idulfitri, 1 Syawal 1446 H di Bandung.
Lanjut Dedi, dalam kaidah pengelolaan anggaran pun jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar dibanding belanja untuk kemakmuran rakyat itu sendiri.
Maka prespektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, ingin merubah mindset (kerangka berpikir). Tugas mengelola anggaran sesungguhnya tugas sesuai yang diajarkan dalam ajaran Islam, tugas kemuliaan dan kemanusiaan.
“Sesungguhnya kegagalan seorang gubenur itu adalah masih ada pengemis di perempatan jalan, anak-anak yatim yang tidak sekolah, orang-orang miskin yang rumahnya roboh, orang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, orang bunuh diri akibat terjerat hutang, bank emok, bank keliling, dan pinjol (pinjaman online),” beber Dedi dikutif dari tayangan vidio di akun Instagram @dedimulyadi71.
Untuk itu, Dedi mengajak kepada seluruh bupati dan wali kota, para camat, kepala desa dan lurah untuk bersama-sama memiliki kesadaran.
“Karena keislaman kita bukan dinilai menjalankan umrah setiap tahun. Keislaman kita bukan dari gamis yang kita pakai. Keislaman bukan dari peci putih dan hitam yang kita kenakan, dan dari sajadah yang kita,” sebutnya.
Baca juga: Ru’yat: Momentum Idulfitri Bangun Solidarits Sosial
Namun, lanjut Dedi, keislaman seorang pemimpin dilihat dari senyum rakyat setiap waktu yaitu sekolah tidak harus ngantri, makan rakyat tepat dan bergizi, ketika rakyat sakit negara hadir untuk mengobatinya, dokter dan para medis tidak membedakan kaya dan miskin.
Maka, kata Dedi, kehinaan bagi seorang pemimpin, apabila masih ada orang yang meninggal mayatnya tidak bisa pulang ditahan di rumah sakit atau bayinya tertahan di rumah sakit karena tidak bisa bayar rumah sakit atau BPJS nya nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, rakyat miskin hanya bisa makan dengan garam dan rumahnya roboh karena negara abai, pemimpinnya lebih mementingkan pribadi, keluarga dan golongannya.
Untuk itu, Dedi mengajak momentum 1 Syawal 1446 menjadikan kesadaran kolektif dimana dana-dana yang dikelola digunakan untuk menangani orang fakir, miskin, kaum dhuafa, dan orang-orang yang merintih setiap waktu meminta pertolongan.
“Jadi kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu, dan membelanjakan anggaran yang kita kelola untuk kemakmurkan rakyat,” tegasnya.
