BOGOR, Kobra Post Online – Komisi II DPR RI mengapresiasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pemadanan data kependudukan dengan kondisi riil masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
Agun menilai, berdasarkan data dan pemaparan yang diterimanya, kualitas pelayanan publik di Kota Bogor menunjukkan capaian yang baik dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
“Saya melihat yang terjadi di Kota Bogor ini dari data yang ada, ternyata aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik,” ujarnya.
Menurut Agun, salah satu langkah penting yang dilakukan Pemkot Bogor adalah memadankan data kependudukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Upaya tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan publik sekaligus memperbaiki ketidaksesuaian data.
Ia mencontohkan, pemutakhiran data diperlukan agar masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan maupun bantuan pemerintah dapat teridentifikasi secara tepat, termasuk penyandang disabilitas.
“Contoh, bagaimana pelayanan kependudukan ini bisa menjadi baik, membuat rumusan orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya, semua melalui perbaikan data (disamakan dengan kondisi real). Memang saya bilang good,” ungkapnya.
Agun juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan yang dapat memengaruhi penentuan status sosial ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan adanya pengusaha yang menggunakan identitas bawahannya untuk pencatatan kendaraan dalam dokumen STNK maupun BPKB. Akibatnya, pekerja tersebut dapat tercatat sebagai pemilik kendaraan dan masuk kategori masyarakat mampu, meskipun kondisi sebenarnya berhak memperoleh bantuan pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pemadanan dan verifikasi data agar kebijakan bantuan sosial tidak salah sasaran.
Atas upaya tersebut, Agun menilai tata kelola pemerintahan berbasis data yang dilakukan Pemkot Bogor layak didorong menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Sehingga saya sampaikan tadi ini (apa yang dilakukan Pemkot Bogor) harus didorong menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan by data itu sesungguhnya potensi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, pelayanan publik bisa dikoreksi, diperbaiki untuk yang lebih baik. Semua by data,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja spesifik tersebut Pemkot Bogor memaparkan berbagai capaian di bidang pelayanan publik, termasuk upaya mendorong seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik untuk meraih predikat Zona Integritas hingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi, terutama terkait penguatan data kependudukan, baik dari sisi pemutakhiran maupun perluasan variabel data masyarakat.
“Jadi kami laporkan. Namun demikian kami juga menyampaikan kendala-kendalanya. Kendala-kendala yang utama adalah data kependudukan yang saat ini mungkin harus lebih dikuatkan lagi, baik dari sisi updating maupun perluasan field data masyarakat,” ujarnya.
Selain pemutakhiran data, Dedie menekankan pentingnya penguatan interoperabilitas atau keterhubungan data yang dikelola masing-masing kementerian dan lembaga.
Menurutnya, integrasi tersebut diperlukan agar setiap perubahan maupun ketidaksesuaian data dapat segera diperbarui dan diselaraskan dalam satu sistem data yang dapat menjadi acuan bersama.
“Sehingga kalau ada updating, kemudian kalau ada ketidaksesuaian data, maka semuanya nanti akan bermuara kepada satu data yang memang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemajuan pelayanan publik,” pungkasnya.
Melalui pemadanan dan integrasi data tersebut, Pemkot Bogor berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak dan bantuan pemerintah sesuai kondisi sebenarnya.
