BOGOR, Kobra Post Online – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Jumat (4/9/2026).
Gelar doktor tersebut diraih setelah Dedie Rachim menyelesaikan pendidikan doktoralnya sekaligus mempertahankan disertasi yang mengangkat gagasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan.
Dalam disertasinya, Dedie Rachim menawarkan sejumlah gagasan dan kebaruan (novelty) terkait tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai pentingnya data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertukarkan antarinstansi pemerintah.
Salah satu gagasan yang didorong adalah sentralisasi data nasional untuk memastikan keakuratan data sekaligus memperkuat interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Dedie Rachim, integrasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Data itu harus akurat, terintegrasi dan dapat digunakan bersama. Dengan sentralisasi data nasional dan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan data yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tidak tepat sasaran,” ujar Dedie Rachim.
Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola data bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan pemerintah.
Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, kata Dedie, diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam menyusun program dan mengambil kebijakan.
“Kalau datanya tidak sama, kebijakannya bisa berbeda. Karena itu, integrasi dan interoperabilitas data menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam merumuskan program dan mengambil keputusan,” katanya.
Dedie berharap gagasan yang dituangkan dalam disertasinya dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.
Menurutnya, pemanfaatan data yang terintegrasi juga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kebijakan pemerintah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Gelar doktor ini pengingat untuk saya bahwa proses belajar harus terus berjalan. Ilmu yang diperoleh harus bisa memberikan manfaat, terutama untuk memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut menjadi capaian akademik sekaligus motivasi bagi Dedie Rachim untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Gagasan mengenai sentralisasi dan interoperabilitas data nasional yang diangkat dalam disertasinya diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan kebijakan pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
